JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar pembangunan infrastruktur mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hal ini sesuai dengan dengan amanat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa anggaran yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
“Hasil dari pembangunan berkualitas yang utama adalah pertumbuhan. Kini ekonomi kita tumbuh 5,04%, walaupun tentu target kita lebih tinggi. Namun tidak hanya tumbuh namun juga terjadi pemerataan sehingga dinikmati semua. Selain itu memberikan multiplier effect pada usaha-usaha lain, yang dapat memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat luas. Tentu itulah yang kita tuju sebagai pembangunan berkualitas,” kata Wapres Jusuf Kalla pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Nasional Tahun 2018 dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pembangunan yang Berkualitas” di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Kemudian pembangunan yang berkualitas juga dipengaruhi oleh koordinasi yang baik mulai dari perencanaan di Bapppenas, penganggaran di Kementerian Keuangan dan pelaksanaanya oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Selain itu dilakukan pengawasan oleh BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program.
