JAKARTA-Bank-bank penerima obligasi rekap dinilai tak hanya merugikan negara dari pembayaran bunga oleh pemerintah namun juga telah mengarahkan ekonomi negara ini ke arah yang keliru.
Outstanding kredit perbankan penerima obligasi rekap diduga mayoritas justru mengarah ke sektor-sektor non produktif kerakyatan dan hanya melanggengkan kekayaan dan kekuasaan para konglomerat kroni.
Demikian diungkapkan oleh Anggota Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD, Abdul Hakim, saat diminta tanggapanya mengenai nasib obligasi rekap BLBI, di Jakarta, Jumat (22/4).
Abdul Hakim mengatakan bahwa bank-bank yang sudah mau bangkrut pada medio 1998-1999 dan ditolong oleh akal-akalan akuntansi IMF dengan menerbitkan obligasi rekap BLBI itu semestinya bekerja untuk rakyat.
Sebab, bunga obligasi rekap yang setahun diperkirakan Rp 60-80 triliun itu dibayar dari uang rakyat.
“Namun nyatanya kalau kita buka outstanding kredit bank-bank penerima rekap itu, masih saja jor-joran di sektor property besar dan konsumsi barang-barang impor, seperti pangan dan mobil,” paparnya.
Senator Abdul Hakim mengatakan dugaan angka Rp 1200 Triliun untuk sektor property mewah seperti membangun mall dan super blok elit dan Rp 2300 Triliun untuk kredit konsumsi impor seperti mobil, elektronik, dan pangan.
Menurutnya, bank-bank penerima rekap itu benar-benar tak tahu untung karena sudah diselamatkan rakyat, giliran sudah mulai sehat malah meninggalkan rakyat.
Sektor-sektor produktif rakyat seperti UMKM pinggir jalan malah banyak mendapat pinjaman dari Financial Technology yang berbunga tinggi.
Pertanian, peternakan, dan perikanan rakyat masih sulit mengakses kredit.
Pertanian bahkan di saat panen malah dibanjiri pangan impor.
“Kalau begini terus negara kita makin gemuk di atas sementara di bawah makan pun susah. Pertanyaannya, kalau tiba-tiba sektor konsumsi tersebut ambruk, bublle, siapa lagi nanti yang akan menolong? Duit rakyat lagi. Inilah jahatnya, jahat sekali,” papar senator Abdul Hakim yang menjadi anggota Pansus BLBI DPD ini.
