JAKARTA-Pemerintah terus berusaha melalui berbagai instrumen APBN, termasuk instrumen kebijakan fiskal untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif.
Hal ini disampaikan Direktur Penyusunan APBN DJA Kemenkeu, Rofiyanto, disela-sela acara “Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi (PSBB)” yang diikuti mahasiswa dan masyarakat umum secara daring pada Kamis (10/06).
Acara yang mengangkat tema “Belanja Negara untuk Memastikan Pertumbuhan Ekonomi Kembali Positif” bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang pengelolaan APBN di tengah situasi pandemi Covid 19.
“Pemerintah terus berusaha melalui berbagai instrumen APBN, instrumen kebijakan fiskal untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Kita menghadapi pandemi, tahun lalu tumbuh negatif, kita harapkan tahun 2021 ini kita bisa kembali tumbuh positif,” ujar Rofiyanto, Direktur Penyusunan APBN DJA Kemenkeu.
Sejak kuartal I 2021, Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang terlihat dari beberapa indikator.
Kinerja manufaktur indonesia kembali meneruskan tren penguatannya.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pun kembali mencatatkan rekor 54,6, naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 53,2.
Tren pemulihan konsumsi masyarakat juga terus menguat sejalan dengan tren mobilitas masyarakat.
Hal ini terlihat dari tingkat kepercayaan masyarakat (CCI) yang mulai kembali ke level optimis dan jauh melampaui awal pandemi.
Berdasarkan hasil survey, pada bulan April konsumen menggunakan 74,4% penghasilannya untuk konsumsi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2020 sebesar 68,7%.
“Intinya di sini indikator-indikator trennya adalah pemulihan, baik dari segi produksi maupun konsumsi. Meskipun kita sampaikan kewaspadaan tetap harus ada,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa selaku narasumber.
Pemerintah terus bekerja keras mengupayakan pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dengan beberapa kebijakan terkait perlindungan sosial.
Total alokasi sebesar Rp148,27 triliun yang digunakan untuk Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, BLT Desa, Bansos Tunai dan Diskon listrik. T
ujuannya untuk melindungi masyarakat yang terdampak pandemi, menjaga tingkat konsumsi, serta meredam meningkatnya angka kemiskinan.
Di sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,8 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan dan vaksinasi Covid 19.
Percepatan vaksinasi dan akselerasi 3T (tracing, testing, dan treatment) dan konsistensi penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) diharapkan dapat menjadi “game changer” dari kondisi pandemi.
