JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) DPR mengapresiasi kedisiplinan pemerintah dalam mengelola belanja negara di tengah situasi yang serba tidak menentu.
Kedisiplinan itu tercermin pada realisasi belanja negara yang mencapai Rp2.786,4 triliun atau 101,34 persen.
“Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.000,7 triliun serta transfer ke daerah Rp785,7 triliun,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan RI terkait Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Di sisi lain, hasil dari kedisiplinan dalam pengelolaan APBN tersebut adalah terkendalinya defisit APBN pada tahun 2021.
Defisit anggaran mencapai Rp775,6 triliun atau berada pada level 4,57 persen dibandingkan PDB.
Angka defisit ini, menurut Said, jauh lebih rendah dari patokan APBN sebesar 5,7 persen.
“Dengan defisit yang lebih rendah, yang ditopang membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, maka APBN 2021 menyisakan SILPA sebesar Rp96,6 triliun,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain itu, lanjut Said lagi, kedisiplinan pengelolaan belanja juga terwujud dalam penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Diketahui, SAL di awal 2021 berjumlah Rp388,1 triliun. Selama tahun berjalan anggaran 2021, SAL tersebut digunakan sebesar Rp143,9 triliun.
Sehingga, dengan memperhitungkan tambahan SILPA 2021 dan penyesuaian SAL. SAL di akhir 2021 mencapai sejumlah Rp337,7 triliun.
“Cadangan SAL akhir 2021 inilah yang ikut membantu APBN 2022,” tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.***
