Biaya Politik Berkorelasi ke Pencitraan

JAKARTA-Kalangan politisi dinilai sengaja mengaburkan antara money politic dan cost politik. Karena dua istilah itu sangat berbeda. “Cost politik itu lebih mengarah pada upaya pencitraan partai atau seseorang, karena itu perlu promosi, iklan dan lainnya,” kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi ‘Bersih-Bersih Parpol’ bersama Ketua DPR RI yang juga anggota Dewan Pembina PD Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR RI FPKS Shohibul Iman di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis, (14/2).

Namun kata Burhanuddin lagi, money politik itu lebih mengarah pada politik transaksional. “Upaya mempengaruhi seseorang dengan memberikan uang, dengan harapan pemilih bisa memilih parpol  tententu atau seseorang. Kalau orang itu memberikan dana kepada pemilih, maka dia berharap bisa menang,” tambahnya.

Menurut Dosen FISIP UIN Syarif HIdayatullah ini, money politik tidak berhubungan langsung dengan kemenangan parpol atau tokoh tertentu. “Saat dia mengeluarkan dana, bisa jadi di satu tempat menang, namun di tempat lain kalah,” ujarnya.

Diakui Burhan, Parpol yang mengedepankan politik transaksional dan tergantung pada kekuatan modal, membuat sistem keuangan parpol menjadi tidak jelas. Akibatnya berpotensi menyuburkan korupsi di mana-mana “Selama tergantung pada kekuatan uang, maka karir politik seseorang akan ditentukan besar-kecilnya dana atau nutrisi yang masuk ke parpol,” jelasnya

Lebih jauh Burhanuddin meminta agar ada manajemen keuangan yang baik. Sehingga parpol tak selalu mendasari pada kekuatan uang. “Untuk itu perlu perbaikan sistem keuangan parpol yang transparan dan akuntabel,” tandasnya

Bagi Demokrat kata Marzuki, bukan saja mendukung pemberantasan korupsi, dengan keluarnya pakta integritas yang harus diteken oleh pengurus DPP Partai Demokrat (PD), DPD PD, dan DPC seluruh Indonesia serta pengambilalihan kewenangan partai oleh Ketua Mejelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono, juga sebagai salah satu langkah untuk bersih-bersih parpol.

 

“Itulah cara PD mebersihkan diri. Jadi, benar, bahwa penandatanganan pakta integritas dan reposisi dalam Rapimnas yang akan digelar pada 17 Februari  nanti, sebagai langkah bersih-bersih,” tutur Marzuki.

Yang jelas kata itu Marzuki Alie, Ketua DPC yang menolak teken pakta integritas berarti keluar dari PD. “Semuanya harus sepakat. Kalau tidak ya keluar saja. Saat ini semua sudah sepakat dengan pakta integritas tersebut. Bahkan sebelum diminta untuk tandatangan pun kader di daerah sudah setuju,” tambah Marzuki.

Karena penandatanganan ini sebagai agenda penyelamatan partai, maka semua harus tandatangan. “Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum pun sudah teken pada Kamis bersama pengurus DPP yang lain di Kantor DPP PD. Jadi, semua harus komitmen untuk penyelamatan partai,” imbuhnya

Shohibul Iman mengakui jika ongkos politik sekarang ini sangat besar. Apalagi dengan sistem proporsional terbuka, biayanya akan lebih besar dalam proses pancalegan. Untuk itu FPKS dan FPDIP mendukung proporsional tertutup karena biayanya ringan. Tapi, itu ditolak oleh fraksi-fraksi DPR RI. “Maka, hanya caleg yang beruang besar dan dekat pimpinan saja nantinya, yang akan mendapat nomor urut bagus. Pada pinsipnya, kami mendukung biaya politik yang murah,” katanya. **can

Baca :  Dugaan Penyalahgunaan SKTM Untuk PPBD, DPR : Itu Tindak Pidana