JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta melakukan langkah-langkah strategis dan tepat guna, termasuk kemungkinan melakukan perombakan kabinet dengan menempatkan menteri yang berkompeten di bidangnya untuk menghadapi tantangan memburuknya ekonomi nasional. Selain itu, para menteri, pejabat setingkat menteri atau pejabat negara jabatan strategis tidak cukup hanya bersih diri saja tetapi harus memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk itu, mereka diharapkan agar tidak mengedepankan politik artifisial, namun fokus bekerja serta tidak membuat komentar yang akan mengundang rasa permusuhan hanya untuk pemberitaan.
Demikian kesimpulan Forum Group Discussion (FGD) “Economy & Politic Outlook 2015” yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di Jakarta, Kamis (18/12). Kesimpulan tersebut dibacakan oleh Ketum Presidium Pusat ISKA, Muliawan Margadana, didampingi para dewan pakar termasuk di antarnya; Adrianus Meliala, Charles Mangun, budayawan Eka Budianta, Titus Sarijanto serta beberapa politisi.
Dalam laporannya dikatakan, ISKA menyiratkan bahwa “bulan madu” antara Joko Widodo – Rakyat akan segera usai dengan kenyataan memburuknya ekonomi pada akhir 2014 dan hal itu akan sangat berpengaruh pada masa depan stabilitas politik dan keamanan pada 2015.
Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang sempat menyentuh Rp 12.900 bukan hanya persoalan imbas dari perang energi antara Barat vs Russia terkait dengan masalah Ukraina. Pelemahan Rupiah itu juga merupakan wujud ketidakpercayaan pasar terhadap para menteri ekonomi kabinet Joko Widodo. Jika Dolar menyentuh Rp 13.250, Indonesia dalam kondisi darurat ekonomi dan pemerintah harus melakukan koreksi target APBN berdasarkan skala prioritas. Bahkan besar kemungkinan program pembangunan yang terkait dengan dijadikannya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan terganggu dan bahkan tertunda.
Sementara itu, turunnya harga minyak dunia pada kisaran US$ 60 – 70 per barel, jika tiada berkesudahan, akan mengoreksi target APBN yang menggunakan patokan harga minyak sebanyak US$ 105 / barel. Yang lebih buruk adalah, bisa dipastikan investasi migas domestik akan melemah dan target lifting yang saat ini hanya mencapai 740.000 barrel/day juga tidak akan tercapai. Hal ini disebabkan para Kontraktor Kontrak KerjaSama (K3S) diduga enggan melakukan investasi mengingat masa depan harga minyak belum menentu, sementara biaya investasi ataupun produksi migas masih menggunakan nilai kontrak jangka panjang dengan asumsi harga minyak sebelum turun.
Kondisi perekonomian Indonesia juga harus menghadapi kenyataan pahit mengingat, pencapaian target pajak 2014 hanya mencapai 70% . Jika kegiatan ekonomi turun bisa dipastikan, perolehan pajak juga turun. Padahal selama ini, pajak dan migas adalah dua instrumen utama ketahanan ekonomi Indonesia. “Bulan madu” akan usai ketika rakyat menyadari di tengah menurunnya harga migas dunia, rakyat ternyata tanpa sadar telah memberi subsidi kepada pemerintah dan penurunan harga BBM merupakan tuntutan segera. Sekalipun demikian disadari penurunan harga BBM tidak otomatis menurunkan harga kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan lainnya seperti rumah, turun,” pungkasnya.
