JAKARTA-Ketersediaan jagung saat ini menjadi polemik baru bagi sektor pertanian dan sektor peternakan.
Pasalnya, stok jagung yang mampu dikendalikan pemerintah bisa dibilang sangat minim.
Efeknya adalah harga jagung yang melonjak dan berimbas pada sektor peternakan.
Di samping itu, di masa Pandemi COVID-19, daya beli masyarakat menurun diiringi dengan drastisnya penurunan konsumsi telur oleh Hotel dan Restoran.
Akhirnya, stok telur ikut meningkat dan berdampak harga telur anjlok sangat jauh dari acuan yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan.
Dalam webinar KOPITU dan Propaktani yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, Widiastuti selaku Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Kepala Divisi UMKM Bank Jabar Banten ( BJB ) Dodi Sandra Nugraha, dan Suwarno selaku Pimpinan Cabang Muncar BRI Banyuwangi, pembahasan dilakukan untuk mencari solusi terbaik yang dapat dilakukan.
“Stok jagung yang menjadi acuan saat ini bukan yang ada pada pelaku industri besar, namun stok jagung yang berada dalam sirkulasi yang dikendalikan oleh pemerintah, yang diperuntukkan bagi peternak mandiri. Kalau bicara tentang genjot budidaya, saat ini kami sudah selalu monitoring dan buka berbagai peluang baru bagi petani untuk dukungan di berbagai aspek. Sebenarnya stok pun ada, seperti yang saya amati sendiri di daerah Cepu, kontainer sudah berjejer antre untuk mengambil stok jagung,” ungkap Suwandi.
Menurut Ditjen PDN Oke Nurwan, harga telur dapat terjun drastis sedemikian rupa karena pada masa COVID-19 ini, dengan berbagai PPKM yang diberlakukan, konsumsi telur yang biasanya lari ke Industri, Perhotelan dan Restoran, kini berhenti dan dilimpahkan ke pasar masyarakat.
“Stok telur akhirnya meningkat dan harganya jelas anjlok hingga selisih 5000 rupiah dari Harga Acuan. Bisa saja nanti bahkan peternak mandiri tidak akan menjual telur dan justru menjual jagung untuk dapat untung lebih besar,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kelapa Bappebti mengungkapkan bahwa sebenarnya, solusi terbaik untuk saat ini adalah KUR dan Sistem Resi Gudang atau RSG.
“Kalau dengan skema seperti RSG dan KUR, petani bisa tetap memperoleh pembiayaan dengan hasil panen yang ada, terlepas dari kondisi harga di pasaran. Nominalnya bisa 75 Juta atau 70% dari nilai barang yang didaftarkan dan disimpan di gudang. Syaratnya gampang kok, yang penting spek barangnya cukup, misal kadar air sebesar 15%,” ungkap Wisnu.
Widiastuti menambahkan bahwa nominal tersebut masih dapat bertambah dengan bentuk perkumpulan petani.
“Kalau untuk petani yang berbentuk koperasi atau Poktan maupun Gapoktan, nominalnya juga akan beda, dan nominal itu bukan terhadap lembaga yang mengajukan, namun berdasarkan jumlah penyetor yang ada,” jelasnya.
“Kami sangat terbuka untuk berbagai peluang yang ada ke depan. Kami juga sangat bersyukur bisa ada kerjasama dengan KOPITU sekarang, sehingga kami pun bisa menjadi lebih aktif untuk berperan di penyaluran KUR dan berbagai bentuk dukungan lain dari pemerintah,” ungkap Suwarno.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Dodi Nugraha.
“Kami saat ini menjadi penyalur terbesar di wilayah Jawa Barat dan Banten, dan kami harap juga ada peluang kerjasama lebih jauh. Kami siap untuk ketemu di darat nanti dengan KOPITU”, terang Dodi.
“Dengan demikian kita semua sudah bisa memetakan solusi yang ada. Untuk itu kami juga akan segera bergerak untuk kerjasama dan turut aktif dalam stabilisasi lintas sektor seperti yang sudah dibicarakan tadi. Baik itu untuk pemberdayaan petani, Korporatisasi, KUR dan Resi Gudang, insyaa Allah kami siap. Salam KOPITU”, pungkas Yoyok.
