Dilema Golkar dan Kartu Pra Kerja

Sunday 3 May 2020, 4 : 16 am
by
Muhammad Syukur Mandar

Oleh: Muhammad Syukur Mandar

Salah satu media online menuliskan headline yang menarik buat saya, menggelitik saya untuk menuliskan artikel ini, headlinenya adalah “Kecuali Golkar, Fraksi DPR kritik pelatihan kartu prakerja” (tempo, 2/5/2020).

Headline ini mengandung makna pressure atau tekanan, publik akan memahami Golkar sebagai underdog, ada semacam perasaan yang hinggap, satu sisi kartu pra kerja bisa jadi peluang, dan mengesankan Golkar akan memperoleh semacam insentif politik atau boleh jadi semacam oportunisme politik.

Sementara pada sisi lain, kartu prakerja bisa menjadi bom waktu bagi Golkar. Situasi ini yang membuat saya menyebutnya semacam ada dilema pada Golkar, dilemma soal posisi Golkar pada publik space (ruang public) dan dilemma soal pressure atau tekanan publik dan media massa yang makin menguat soal kartu prakerja.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov menilai pelatihan daring dalam Program Kartu Prakerja sudah tak relevan di tengah pandemi virus corona, menurutnya dana pelatihan sebesar Rp 5,6 triliun itu dialihkan ke bantuan langsung tunai atau berupa Bantuan Sosial (Bansos) saja.

Sikap yang sama juga dilontarkan sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, pelaku usaha (HIMPI) dan termasuk 9 fraksi DPR kecuali Golkar.

Polemik kartu prakerja menjadi seksi, ditengah pandemi covid 19, seksi oleh karena yang diributkan adalah soal manfaat kartu prakerja dan tepat atau tidak sasaran angaran Rp 5,6 Triliun yang digelontorkan untuk program daring (pelatihan online) prakerja.

Partai Golkar pada soal kartu Pra Kerja diposisikan publik sebagai actor utama, yang memerankan fungsi dan kebijakan pemerintah.

Tentu oleh karena kendali Kartu Prakerja dibawah kordinasi Menko Ekonomi Arlangga Hartarto, yang juga ketua umum Golkar.

Jika cermat kita ikuti, dari sekian banyak perdebatan publik mengenai manfaat dan tepat sasaran atau tidak kebijakan kartu prakerja ini, maka dapat kita simpulkan jumlah yang menyoal dan tidak setuju dengan kebijakan daring (pelatihan online) maupun penunjukan sejumlah 8 platform sebagai mitra pelaksana pelatihan online yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker jauh lebih besar daripada yang mendukungnya.

Dalam situasi ini apa langkah yang harus dilakukan oleh Partai Golkar?, posisi Golkar adalah Partai Pendukung Pemerintah, sama dengan posisi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, yang dikenal sebagai partai lokomotif mengantarkan Jokowi sebagai Presiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

BNPB Akan Susun Program Perluasan Mitigasi Bencana

JAKARTA- Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen

Kontras : Kasus Munir Jadi Beban Asad Pimpin NU

JAKARTA-Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)