Hal ini menarik, oleh karena dalam posisi sebagai mitra koalisi, PDIP dan Nasdem tidak sehaluan, memilih jalur berbeda alias menentang kebijakan kartu Prakerja yang sesungguhnya adalah kebijakan Pemerintahan Jokowi Mar’ruf, Pemerintahan yang dibentuk dari hasil koalisi termasuk PDIP dan Nasdem.
Polemik
Pada konteks ini ada dua hal penting yang penulis ingin sampaikan, Pertama, polemik kartu prakerja memperlihatkan posisi parpol diluar Golkar, memanfaatkan peluang untuk mencuri sentiment public atas kebijakan Prakerja ini. Kedua, polemik kartu prakerja, akan berlangsung lama (tidak hanya saat covid 19) bahkan hemat penulis bergulir lebih panas pasca covid 19.
Kebijakan kartu Prakerja berpotensi disoal secara hukum, mulai dari mekanisme penunjukan rekanan, rasionalitas anggaran dalam implementasi program yang nilai satuannya (PAGU ANGGARANNYA) dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak.
Dalam konteks itu, Golkar akan terus tersandera dan berpotensi dihakimi publik, bahkan sampai pemilu 2024. Desakan pada KPK dan BPK untuk mengawasi, sudah mengemuka menjadi bola panas, dan tentu sejumlah soal akan dihadapi Golkar menjelang Pemilu.
Bahwa narasi program kartu Prakerja ini tidak otentik adalah iya, sebab soal urusan orang bekerja yang paling utama adalah urusan adanya lapangan kerja, sedangkan urusan ketrampilan kerja, sudah tersedia lembaganya dan yang mengurusnya, yaitu Depnaker.
Depnaker memiliki sejumlah balai latihan kerja tersebar diseluruh Indonesia, selain itu berpengalaman dan memiliki data valid soal jumlah mulai dari PHK, Pengangguran, Pencari Kerja, yang selama ini menjadi dapurnya urusan tenaga kerja Indonesia. Asumsi pelatihan online Prakerja dikarenakan menghindari adanya perkumpulan orang yang bepotensi menyebar covid 19, selain dampak PHK, akibat covid 19.
Dampak PHK akan lebih tepat guna jika bansos tunai diberikan, sebab ketrampilan dalam masa pandemi tidak menjamin mereka dampak PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa bertahan selama pandemic covid 19.
Lebih tepatnya kartu prakerja diperankan setelah masa pandemi, atau lebih pas pada masa penyembuhan dan penyehatan ekonomi pasca covid 19.
Pada bagian akhir tulisan ini, yang ingin penulis katakan adalah Golkar harus belajar dari kasus Papa Minta Saham, yang menyeret Ketua Umum Golkar Setya Novanto kala itu, seketika membuat Golkar tergerus suara pada pemilu 2019, turun drastis jauh dari perolehan suara pemilu 2014.
