JAKARTA-Presiden terpilih Joko Widodo harus mengubah kebijakan diplomasi luar negeri dari kebijakan bebas aktif menjadi diplomasi ekonomi yang berorientasi perdagangan. “Para Dubes seharusnya bisa mempresentasikan peluang bisnis di luar negeri kepada para pengusaha dalam maupun luar negeri,” kata Senator asal Papua Paulus Sumino dalam diskusi bertema “Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK” di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (27/8/2014).
Hadir dalam diskusi Dosen Hukum Pidana UI Ganjar Laksamana, Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Binus, Tirta Nugraha dan Ketua Bidang Politik Pertanian IPB Arya Dharmawan.
Saat ini, kata Sumino, kondisi perpolitikan dan perekonomian global sudah jauh berubah dibanding masa awal pendirian bangsa. “Indonesia sudah tidak bermasalah lagi dengan peta perpolitikan global. Dengan demikian, sudah saatnya diplomasi Indonesia ditopang oleh diplomasi ekonomi,” jelasnya.
Melalui diplomasi ekonomi, ujarnya, pemerintah harus memikirkan bagaimana meningkatkan penetrasi ekonomi di luar negeri. Artinya, negara harus hadir dalam membantu mencari peluang ekonomi bagai anak bangsa di luar negeri.
Dia mencontohkan banyaknya pengusaha Indonesia di luar negeri yang bisa mandiri. Namun sayangnya tidak dibantu oleh negara.
Semenara itu, Tirta Nugraha mengatakan untuk memudahkan diplomasi ekonomi, sebaiknya Kementerian Luar Negeri digabung dengan Kementerian Perdagangan sehingga kedua bidang tersebut bisa saling bersinergi.
Dia mencontohkan penggabungan itu dilakukan di Filipina dan Malaysia dan cukup sukses dalam mendorong kemajuan perekonomian kedua negara tersebut.
Pelaksanaan diplomasi ekonomi, ujarnya, juga sejalan dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun depan. (ek)
