NAGEKEO-Masyarakat perlu mewaspadai politik adu domba yang dimainkan kelompok tertentu.
Bahkan kelompok ini memainkan isu-isu narasi sejarah kelam masa lalu yang pernah terjadi di bangsa ini, seperti isu kebangkitan Partai Komunisme Indonesia (PKI) misalnya, yang pernah mempunyai catatan bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Isu-isu kebangkitan PKI ini biasanya menjadi isu tahunan setiap bulan september yang kita kenal dengan istilah G30/S/PKI. Disinilah kita sebagai bangsa harus lebih arif dengan menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa,” kata Anggota F-PKB MPR RI N M Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MKn dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo, NTT, Sabtu, (26/9/2020).
Kegiatan dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari unsur masyarakat petani, nelayan, pedagang kecil, aparat desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat setempat serta para aktifis politik.
“Hal ini dilakukan kelompok yang sedang tidak berkuasa atau kelompok yang sedang berusaha merebut kekuasaan dengan berusaha membangun berbagai narasi dan tafsir secara sepihak tentang siapa yang paling berjasa dalam memahami, mengamalkan, dan membela Pancasila dalam kehidupan kebangsaan,” ujar Legislator dari Dapil NTT I.
Lebih jauh Dipo meminta seluruh elemen masyarakat bangsa agar sunguh-sungguh menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Bukan justru menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan dan alat politik semata.
“Belakangan ini, kita bisa merasakan adanya indikasi menjadikan Pancasila-dalam tanda petik-sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan ataupun mendapatkan kekuasaan baik pada level nasional maupun level lokal,” ujarnya.
Sebagai sarana melegitimasi kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan, lanjut Dipo, biasanya dilakukan dengan cara si pemegang kekuasaan melakukan berbagai upaya dengan mengatasnamakan narasi dan tafsir Pancasila secara sepihak.
Mantan Pengurus Ansor ini menambahkan tafsir sepihak tersebut dipaksakan untuk kelompok lain, khususnya kepada kelompok oposisi dan kelompok kritis lainnya.
“Tujuannya, tentu tidak semata-mata agar kelompok tersebut menerima tafsir sepihak tersebut, melainkan lebih dari itu, yaitu menjatuhkan atau menstigmatisasi bahwa kelompok lain tersebut tidak Pancasialis dan seterusnya,” ucapnya.
Karena sesungguhnya, sambung Dipo, kelahiran Pancasila yang kemudian disepakati menjadi ideologi bangsa ini sejatinya adalah sebagai sarana pemersatu bangsa dari berbagai pemikiran yang ada oleh para pendiri bangsa saat itu terkait ideologi apa yang dipakai oleh bangsa Indonesia yang baru saja merdeka saat itu.
Disinilah pentingnya, seluruh elemen bangsa ini untuk terus mensosialisasikan dan menjiwai spirit Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bukan sebaliknya, justru mengeksploitasir Pancasila demi kepentingan politik sesaat.
Menghidupkan spirit Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa memang harus membutuhkan kebesaran jiwa, terutama dalam situasi kontestasi politik untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.
Langkah sederhana untuk mengukur tentang sejauhmana dan siapa yang Pancasialis atau tidak haruslah memakai koridor dan parameter hukum yang baku agar tidak multi tafsir dan klaim secara sepihak.
Bukan oleh narasi politik dan asumsi-asumsi, apalagi yang berdasar pada subyektifitas kelompok.
Para pendiri bangsa kita terdahulu telah dengan baik mampu merumuskan konsepsi dasar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermsyarakat, yaitu menggali dan merumuskan serta menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai sarana pemersatu atas keragaman bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, Dipo berpesan, agar segala polemik yang terjadi belakangan ini, yaitu terkait dengan pro dan kontra tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila misalnya, sudah seharusnya disudahi.
“Energi bangsa ini, mari bersama-sama kita arahkan untuk menyelesaikan berbagai problem kebangsaan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi, saat ini kita masih menghadapi situasi pandemi Covid 19,” pungkasnya. ***
