JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pulsa listrik alias token yang dijual PT PLN harus dievaluasi secara menyeluruh. Selain tidak transparan, juga menimbulkan kecurigaan. “Penggunaan sistem token ini lebih menguntungkan perbankan, mestinya PLN bisa terbitkan sendiri kartu-kartu itu,” kata anggota DPD Ahmad Nawardi dalam diskusi “Dibalik Bisnis Pulsa PLN, Siapa Yang Untung” di Jakarta, Rabu (16/09/2015).
Diakui Nawardi, sistem pembayaran menggunakan token ini ternyata untungnya cukup tinggi. Makanya banyak perbankan yang terlibat.
Menurut Nawardi, masyarakat harus diberi pilihan terkait pembayaran listrik tersebut. Artinya tidak boleh ada paksa menggunakan sistem token. “Sayangnya, kalau konsumen minta sistem meteran, PLN bilang sudah tidak diproduksi lagi. Sistem token ini ternyata juga tipu-tipu,” tambahnya.
Senator asal Jawa Timur ini menceritakan bagaimana sulitnya masyarakat di pedesaan memperoleh token. “Konsumen yang berada di pelosok desa, untuk membeli token ini harus mencari dulu ATM bank yang ada di kota. Jadi mahal ditransportasi,” tuturnya.
Saat ditanya soal rencana class action, kata Nawardi, dirinya sepakat masyarakat menempuh jalan tersebut. Karena masyarakat sudah dirugikan. “Apalagi PLN tidak transparan dalam menerapkan sistem token ini,” ungkapnya. **
