JAKARTA-Mengingat pentingnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi, maka DPR meminta Bareskrim Mabes Polri mengumumkan tersangka calon pimpinan KPK. Hal itu sebagai langkah untuk menghindari persepsi masyarakat selama ini terkait terjadinya kriminalisasi KPK.
“Itulah yang harus dihindari. Pengumuman nama tersangka Capim KPK itu agar proses seleksinya oleh Pansel Capim KPK lebih ketat. Sebab, kita tidak mau kerja keras Pansel yang sudah baik ini menjadi sia-sia, meski kami tetap mendukung 9 Srikandi Pansel KPK itu,” kata anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul Jakarta, Senin (31/8/2015).
Namun Ruhut percaya, Budi Waseso sudah bekerja dengan baik. Karena itu semua mesti transparan. “Saya kira, jika ada Capim KPK yang tersangkut perkara pidana yang sedang disidik dan yang bersangkutan potensial menjadi tersangka, maka kalau penetapan tersangkanya sudah dibuat, tidak ada masalah jika diumumkan kepada publik,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat.
Sementara itu, Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi III DPR RI dari FPPP, Arsul Sani. Dia mendorong agar Polri berkomunikasi dengan Pansel KPK tentang perkembangan status capim sebagai tersangka tersebut. “Selanjutnya, 9 Pansel KPK itu harus mengambil sikap terkait laporan dari Barskrim Polri itu,” katanya.
Menurut Arsul, yang harus bersikap dalam hal ini sebenarnya Pansel. Artinya, ketika Bareskrim Polri sudah menginformasikan tentang ketersangkutan seorang Capim dengan perkara pidana yang sedang disidik, maka Pansel tidak boleh ambil resiko dengan tetap memilih yang bersangkutan sebagai satu dari 8 Capim yang akan nantinya dikirim ke DPR oleh Presiden. **aec
