DPR Kecam Menteri ESDM Terkait Rencana IPO Freeport

Menteri ESDM, Sudirman Said

JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengajak PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan pencatatan saham perdana di pasar modal atau initial public offering (IPO). Langkah IPO itu dianggapnya sangat positif dan transparan. “IPO merupakan jalan terbaik, karena lebih transparan dan semua orang bisa melihat,” ujar Sudirman dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR Jakarta, Selasa (1/12).

Namun pernyataan Sudirman ini langsung diinterupsi oleh Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Harry Purnomo.

Menurutnya, komentar Menteri ESDM itu terlalu naif, karena mengarahkan Freeport untuk IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal sesuai regulasi, yaitu UU tentang Tambang Mineral dan Batubara (Minerba), Freeport harus melakukan divestasi sahamnya kepada pemerintah. “Saya lebih tertarik Freeport melakukan divestasi. IPO itu bukan sebuah pilihan. Kalau begitu, Anda sangat naif,” kecam dia.

Baca :  Satu Emiten Properti Serius Jajaki Produk DIRE-KIK

Bahkan, ia menjelaskan, karena bisnis tambang tembaga dan emas Freeport itu sangat menguntungkan dan feasible maka pemerintah bisa membuat keputusan untuk berutang. Karena jika Freeport mengikuti regulasi dan pemerintah membeli saham divestasi Freeport, legislator dapat menyetujui jika pemerintah mau berutang. “Kalau perlu lakukan utang agar ada dana untuk membeli saham Freeport. Berapa pun utang itu, DPR siap menyetujui, kenapa takut?” tandas Harry.

Menurutnya, , jika utang tersebut untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang menguntungkan, maka akan berdampak positif. “Jangan sampai Freeport jatuh ke tangan swasta. Kalau dilepas di pasar modal, bisa saja Freeport sendiri yang beli saham itu. Pak Menteri ESDM jangan terlalu naif soal IPO ini,” ulangnya menegaskan.

Baca :  BEI Catat EBA-SB SMF BTN 05

Sudirman menambahkan, mekanisme IPO tersebut bisa terealisasi jika pemerintah tidak membeli saham divestasi Freeport. Sehingga, dengan mekanisme IPO ini akan menghilangkan persoalan-persoalan terkait perpanjangan kontrak karya. “Kecuali kalau pemerintah jadi mengambil saham (divestasi) Freeport,” jelas Sudirman.

Dia mengungkapkan, kalau pun pemerintah mengambil saham divestasi Freeport, maka pemerintah harus memperhatikan sebelas item yang menjadi aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua.

Sudirman merincikan, sebelas aspirasi tersebut antara lain, memindahkan kantor pusat Freeport ke Papua, memperbaiki infrastruktur perhubungan antarpemda di Papua dan meningkatkan dalam kegiatan bisnis kontraktor.

Selain itu, aspirasi lainnya adalah mewajibkan Freeport menggunakan jasa perbankan di Bank Papua, memperbaiki peraturan pertambangan, meningkatkan kontribusi pada wilayah, meningkatkan dana CSR dan memperbaiki dampak lingkungan.

Baca :  Locus Raih $22 Juta Dalam Pendanaan Seri B

Terkait dengan progres divestasi itu, Sudirman mengaku bahwa saat ini Freeport tengah menunggu kejelasan yang lebih detil dari pemerintah. “Kami sudah bicarakan ini dengan Kementerian BUMN,” katanya.

Dia mengatakan, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk untuk mengambil saham divestasi Freeport tersebut. (TMY)