JAKARTA-Komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan DPR mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ototitas Jasa Keuangan (OJK) terkait kisruh di pasar modal mengenai praktik short selling (praktik menjual saham tanpa memiliki saham terlebih dahulu) oleh sejumlah sekuritas. “Saya sudah mendengar kasus short selling ini. Kalau terbukti melakukan short selling yang melanggar aturan, kami akan menyarankan OJK mencabut izin sekuritas itu,” kata Anggota Komisi XI DPR, Nurdin Tampubolon usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Jumat (28/8).
Dia mengatakan, untuk mengetahui secara jelas kekacauan di pasar modal akibat praktik short selling yang difasilitasi oleh sejumlah sekuritas, maka DPR akan memanggil OJK pada pekan depan. “Kami akan cek kasus ini dengan memanggil OJK,” tegasnya.
Menurut Nurdin, jika penyelenggaraan short selling ini memenuhi unsur pidana atau kejahatan di sektor keuangan, maka DPR akan mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada sekuritas yang memfasilitasi aksi short selling.
Lebih lanjut Nurdin berharap agar semua pihak tidak memanfaatkan situasi pelemahan pasar modal maupun pasar uang dengan mengambil keuntungan yang merugikan pihak lain. “Kami berharap para pelaku pasar jangan memperkeruh suasana di saat ekonomi kita sedang buruk,” tegasnya.
Sebelumnya, Mantan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto mengungkapkan, OJK diperkenankan untuk mencabut izin usaha sekuritas yang menyelenggarakan praktik menjual saham tanpa memiliki saham terlebih dahulu ( short selling) di tengah maraknya sentimen negatif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun pencabutan ini dilakukan jika terbukti sejumlah sekuritas itu melanggar aturan terkait dengan praktik memfasilitasi short selling. “OJK bisa mencabut sekuritas, jika terbukti melanggar aturan yang sudah ada. Dan diupayakan berpihak kepada investor,” kata Airlangga yang juga anggota Komisi XI DPR itu sesuai mengikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (28/8).
