JAKARTA-Bank Indonesia (BI) bersama perbankan memberikan layanan penukaran uang pecahan kecil serta edukasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR) dan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) untuk mendukung kelancaran transaksi perdagangan di pasar Tanah Abang.
Fasilitas perbankan ini diberikan BI disela-sela rapat koordinasi Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardojo dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo membahas langkah-langkah strategis yang menjadi fokus program stabilisasi inflasi Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (13/9).
Rapat kordinasi ini juga disertai penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta terkait Bantuan Teknis Pengembangan UMKM di Jakarta.
Di samping itu, sebagai wujud dari kepedulian dan kontribusi BI dalam pengembangan UMKM, Gubernur BI bersama Gubernur DKI Jakarta kemudian melakukan kunjungan lapangan ke Blok-G Pasar Tanah Abang, Jakarta sekaligus melakukan penyerahanbantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Rapat koordinasi yang dilakukan membahas 4 (empat) langkah strategis pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta.
Pertama, mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
Kedua, memperkuat kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis.
Ketiga, membenahi infrastruktur yang mendukung perdagangan dan logistik
Dan Keempat, mendukung pengembangan UMKM.
“Empat langkah strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi tekanan inflasi di Jakarta”, ujar Agus D.W. Martowardojo.
Tingginya tekanan inflasi di Jakarta saat ini terutama bersumber dari inflasi bahan pangan.
Langkah stabilisasi harga yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta terus diperkuat antara lain dengan pengembangan PIHPS sebagai program prioritas tahun 2013.
“PIHPS akan mempermudah akses informasi harga bahan pangan oleh seluruh masyarakat, mendorong transparansi harga dan efisiensi dalam pembentukan harga di tingkat konsumen dan produsen”, demikian Joko Widodo.
Disamping itu, akan dilakukan penguatanBadan Usaha Daerah yang memiliki kewenangan dan fungsi stabilisasi harga.
“Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program cadangan pangan yang akan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan strategis di Jakarta”, tambah Joko Widodo.
