JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif akan mengajukan insentif fiskal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggairahkan iklim investasi hulu migas Indonesia.
Upaya ini dilakukan mengingat hulu migas merupakan salah satu industri yang terdampak pandemi Covid-19.
“Kita sedang menyiapkan satu proposal ke Kementerian Keuangan untuk memberikan keringanan-keringanan fiskal lebih lanjut dan ini akan kita bahas dalam rapat internal dengan Kemenkeu,” papar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (2/6).
Insentif fiskal ini, antara lain terkait perpajakan untuk wilayah kerja migas yang tengah dikelola KKKS. Usulan ini juga merupakan masukan dari Indonesian Petroleum Association (IPA), terutama terkait pencapaian target produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030.
“Umumnya mereka (IPA) mendukung (produksi) minyak 1 juta barel. Tapi di sisi lain, (mereka) memberikan masukan bahwa harus ada fiskal term yang bisa memberikan keringanan. Ini yang sedang diupayakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan diantara kita,” tambahnya.
Lebih lanjut Menteri ESDM mengungkapkan, kondisi pandemi yang telah berlangsung lebih dari satu tahun, mengakibatkan penurunan permintaan migas.
Hal ini menyebabkan KKKS mempertimbangkan kembali program-program kerjanya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, capaian 15 KKKS utama rata-rata di bawah target.
Penurunan produksi juga lantaran keadaan sumur-sumur migas yang sudah tua, sehingga lebih banyak menghasilkan air ketimbang migas.
Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya.
Antara lain melalui skema cost recovery, serta split atau bagi hasil yang lebih menarik.
Ini dilakukan setelah melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara tetangga.
Kenyataan lainnya adalah beralihnya KKKS besar ke energi terbarukan.
Selain itu, sejalan dengan diberikannya insentif, temuan-temuan besar seperti di Brazil, Mexico dan Guyana, membuat KKKS pindah ke negara-negara tersebut.
“Sebagai ilustrasi, sekarang KKKS besar mengurangi capex untuk investasi besar. Inilah yang harus kita antisipasi,” tegas Menteri ESDM.
