Sejak 2015, Kementerian Kordinator Maritim berkerja untuk menyusun peta baru Indonesia yang di dalamnya terdapat sejumlah hal baru, terutama terkait dengan garis batas wilayah.
“Indonesia telah menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam di perairan Natuna. Karena itu garis batas yang sebelumnya digambarkan dengan garis-putus, dalam peta baru yang diumumkan tahun 2017 digambarkan dengan garis-utuh. Selain itu, nama perairan di sekitar Pulau Natuna juga diubah menjadi Laut Natuna Utara,” terang Teguh yang juga pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Agar nama baru itu memiliki kekuatan dan mendapat pengakuan di dunia internasional, proses pendaftarannya di International Hydrographic Organization (IHO) harus dituntaskan.
IHO adalah lembaga yang memastikan pendataan wilayah perairan di seluruh dunia. Organisasi yang memiliki kantor pusat di Monako ini berdiri pada tahun 1921.
Sampai bulan Oktober 2019, IHO memiliki 93 negara anggota, termasuk Indonesia dan China.
Teguh yang pernah dua kali diundang untuk bicara di forum PBB di New York juga menyarankan agar pemerintah Indonesia tidak kendur menghadapi tekanan China dalam isu Laut Natuna Utara.
Jangan sampai ada dugaan di tengah masyarakat, pemerintah sungkan menghadapi China karena merasa berutang budi atas bantuan China dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
Menurut Teguh, investor dan partner dagang sifatnya negotiable atau bisa dinegosiasikan.
“Tetapi yang pasti, integritas wilayah dan kedaulatan adalah non-negotiable factor, faktor yang tidak bisa kita negosiasikan dengan pihak manapun. Kita harus tuntaskan perjuangan Laut Natuna Utara,” demikian Teguh Santosa
