JAKARTA-Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengajak wajib pajak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dibuka oleh pemerintah sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
Hal itu mengingat, banyak keuntungan yang akan diberikan pemerintah, khususnya pengampunan pajak bagi wajib pajak yang melaporkan hartanya secara sukarela.
“Jadi, PPS ini merupakan bagian dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” ujar Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dalam acara meeting Zoom antara IKPI dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (7/4/2022).
Ruston mengatakan, dalam mendukung PPS, asosiasinya melalui lebih dari 6.000 anggota aktif diseluruh Indonesia, dan 42 cabang IKPI yang tersebar di 12 wilayah pengurus daerah, sejak bergulirnya UU HPP dan dicanangkannya PPS sudah turut serta aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.
Sosialisasi lanjut Ruton, terus dilakukan baik yang diselenggarakan IKPI maupun diselenggarakan secara bersama-sama dengan pihak kantor pajak di wilayah dan daerah dimana IKPI berada, untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman atas manfaat mengikuti PPS bagi wajib pajak.
“IKPI melalui pengurus pusat, sangat mendukung PPS ini dan secara khusus menerbitkan surat nomor S-04/PP.IKPI/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Kegiatan Training For Trainer dan Sosialisasi PMK Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata ara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Pengurus Pusat IKPI telah mengadakan pelatihan narasumber sosilasiasi PPS dengan peserta perwakilan dari cabang IKPI pada 15 Januari 2022,” kata Ruston.
Lebih jauh Ruston mengungkapkan, sebagai asosiasi yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Jadi, sudah barang tentu proses edukasi dan sosialisasi atas program-program dari Pemerintah dalam hal ini secara khusus Direktorat Jenderal Pajak akan didukung dengan kemampuan penuh seluruh anggota IKPI di Indonesia,” ucapnya.
Salah satunya kata dia, mengadakan kegiatan meeting Zoom dengan Ditjen Pajak (DJP) yang juga dihadiri oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo, sebagai keynote speech pada Kamis 7 April 2022, dan diikuti oleg 2.000 peserta dari berbagai kalangan.
“Kerja sama antara IKPI dengan DJP telah terjalin dengan baik melalui berbagai program sosialisasi, penyuluhan dan edukasi yang sudah terlaksana cukup intens. Tentu kami berharap dengan kegiatan yang terus menerus akan meningkatkan pemahamahan dan kesadaran serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan beriringan dengan Direktorat Jenderal Pajak serta stakeholder terkait lainnya, agar tujuan dari organisasi untuk memberikan Pengabdian kepada Bangsa dan Negara dapat berjalan dengan baik,” kata Ruston.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan PPS ini merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Pajak.
Tujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum diungkapkan.
Menurut Suryo, beberapa manfaat dari PPS antara lain:
Pertama, memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) dengan pengenaan tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif pas final.
Kedua, mengikuti PPS akan membuat wajib pajak terbebas dari penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan tahun pajak 2020.
Sedangkan yang ketiga, terdapat penghematan pajak dari pembayaran PPh final yang menjadi syarat keikutsertaan PPS serta tentu yang paling penting rasa nyaman bagi wajib pajak karena ada kepastian tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak oleh DJP kecuali masih ada harta yang tertinggal.
Asosiasi Konsultan Pajak terbesar di Indonesia.