JAKARTA– DPR RI menentang keras segala bentuk inisiatif yang menghambat perdamaian dan kemerdekaan Palestina termasuk gagasan untuk normaliasi hubungan dengan Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, dalam lanjutan Konferensi Liga Parlemen Al-Quds (League of Parliamentarians for Al-Quds) yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, Sabtu (27/4/2024).
Mengawali pidatonya, Fadli Zon mengecam keras sikap abai Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang meminta gencatan senjata selama bulan Ramadan, termasuk pembebasan tahanan dan kemudahan akses bagi bantuan kemanusiaan.
“Israel tidak memiliki niatan untuk patuh pada hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB. Bahkan, Israel terus menjadikan kelaparan sebagai senjata perang. Ini sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menyayangkan sikap AS yang menggunakan hak veto untuk menggagalkan usulan Palestina sebagai Anggota Penuh PBB pada Sidang DK PBB, 18 April 2024 lalu.
Menurutnya, DK PBB justu menjadi penghambat bagi upaya perdamaian di Palestina.
“Tidak berlebihan kalau kita sebut PBB sebagai batu sandungan bagi upaya perdamaian di Palestina. Lembaga (PBB) itu dibuat untuk menciptakan perdamaian tapi justru malah jadi anti-perdamaian dan tidak berperan sebagai mediator atau peace builder,” tegasnya.
Dalam forum itu, Fadli yang juga aktif di berbagai forum parlemen regional dan global mendesak seluruh pihak untuk menggunakan diplomasi total dengan mengerahkan segala kemampuan demi menghentikan kolonialisasi Israel di tanah Palestina.
Pertama, perlunya kekuatan untuk menghentikan genosida di Gaza dan memaksanya Israel tuntuk pada hukum internasional.
“Tujuan jangka pendek yang harus diraih adalah bagaimana menciptakan gencatan senjata dan memaksa Israel tunduk pada putusan sementara atau provisional measures Mahkamah Internasional (ICJ),” tandasnya.
Kedua, mengajak seluruh pihak melakukan upaya untuk mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Menurutnya, hal itu merupakan satu-satunya cara agar Palestina mendapatkan tempat setara di dunia internasional dan mendapatkan keadilan di depan hukum internasional.
“Kita tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan pelaku genosida. Yang penting bagi adalah Palestina bisa merdeka dan berdaulat penuh,”katanya.
Ketiga, Fadli juga mendorong Liga Parlemen Al-Quds untuk terus menyuarakan pentingnya reformasi DK PBB termasuk mengenai sistem veto yang dianggap tak adil dan seringkali kontradiktif dengan cita-cita perdamaian sesuai Piagam PBB.
“Ini penting sekali, mengingat dunia saat ini tidak akan bisa damai tanpa adanya sistem internasional yang adil dan berpihak pada kemanusiaan,” tambah Fadli.
Untuk kesekian kalinya, Fadli Zon juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah RI, DPR RI, dan juga seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai lini.
