JAKARTA-Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Intan Fauzi menilai sistem Pemilu proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos partai merugikan calon anggota legislatif (Caleg) perempuan.
Pasalnya, dalam Pemilu proporsional tertutup perempuan seringkali mendapatkan nomor urut buntut setelah pengurus harian atau kalangan elite partai.
“Berkaca pada Pemilu sistem proporsional tertutup, Caleg perempuan seringkali ditempatkan di nomor urut buntut, setelah petahana legislator, pengurus harian partai, dan kalangan elite partai,” kata Intan di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Padahal, kata dia, UU Pemilu No. 7 tahun 2017, mewajibkan pengajuan daftar calon oleh partai politik pada setiap Dapil harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, dengan penempatan minimal 1 perempuan dari 3 nama calon legislatif.
Karenanya, Intan menilai Pemilu proporsional terbuka merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen.
“Sistem proporsional terbuka adalah solusi tepat untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di Parlemen, tanpa menciderai hak masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen,” ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN itu menyebut Pemilu proporsional terbuka memenuhi prinsip demokrasi yang amat mendasar, yakni pengakuan kedaulatan rakyat maupun prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum).
“Dalam sistem proporsional terbuka, semua kader punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Hal ini baik bagi Caleg perempuan,” ucap Intan.
Intan menduga Caleg yang takut pada system proporsional terbuka hanyalah pihak-pihak yang khawatir tak cukup sanggup menarik hati rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Ia menjelaskan melalui sistem proporsional terbuka semua Caleg diberi panggung yang sama untuk berkompetisi.
“Tidak ada privilege bagi Caleg. Semua bisa bertarung bebas. Dan saya akui, system proporsional terbuka ini membantu para kader perempuan meraih kursi di DPR. Semua teman caleg satu partai juga berkompetisi. Jadi, para caleg benar-benar berjuang menyakinkan masyarakat menjadi calon wakil rakyat yang potensial,” jelas Intan.
Intan pun meminta agar sistem Pemilu proporsional terbuka yang berlaku saat ini tidak perlu diutak-atik lagi hanya untuk mengakomodir kepentingan individu Caleg.
“Intinya, jangan sampai terjadi kemunduran dalam sistem Pemilu legislatif kita. Apalagi, sebelumnya kita juga sudah pernah menerapkan sistem proporsional tertutup,” ucapan.
