JAKARTA-Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus bermanuver dengan menyebut ada upaya gerakan kudeta merebut posisi Ketum PD yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pejabat Istana yang dimaksud tak lain, Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Namun Moeldoko membantah keterlibatan Istana terkait tudingan adanya upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat.
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo dalam hal ini tak tahu menahu tentang urusan ini.
“Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali,” kata Moeldoko saat memberi klarifikasi secara daring, Senin, 1 Februari 2021.
Tudingan Partai Demokrat awalnya menjelaskan adanya gerakan politik yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Jokowi dan ingin merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional.
Belakangan, diungkap bahwa sosok yang dimaksud adalah Moeldoko.
Moeldoko membantah hal ini. Yang selama ini terjadi, kata dia menerima kunjungan sejumlah orang ke rumahnya.
Dia mengaku banyak menerima berbagai macam tamu di rumahnya.
Namun beberapa di antara tamunya, curhat tentang kondisi Partai Demokrat.
“Ya saya dengerin saja. Berikutnya ya, sudah dengerin saja. Saya sebenarnya prihatin dengan situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat,” kata Moeldoko.
Setelah itu, muncul kabar bahwa dia terlibat dalam upaya merebut kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dengan penjelasan kronologis itu, Moeldoko menegaskan bahwa Jokowi tak tahu apa-apa dalam urusan ini.
“Kalau ada istilah kudeta, itu dari dalam. Masa kita dari luar,” kata Moeldoko.
Dia pun kemudian memberi saran untuk menjadi seorang pemimpin.
Meski begitu, dia tak menegaskan kepada siapa saran itu ia tujukan.
“Saran saya, jadi seorang pemimpin itu jadilah pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya,” kata Moeldoko setelah dituding petinggi Partai Demokrat.
