JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memuji penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang lebih baik dibanding kementrian/lembaga lainnya. Berdasarkan daya, daya serap anggaran Kementerian PUPR sebesar 33,33 persen atau senilai Rp 39,6 Triliun, diatas rata-rata nasional sekitar 25 persen. “Ini sangat bagus,” ujar JK.
Menurutnya, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat penting untuk mendukung target-target pemerintah lainnya. “Bila irigasi tidak direhabilitasi maka hasil pertanian akan jelek,” kata JK/
Sementara itu dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, JK mengatakan Kementerian PUPR harus mempunyai perencanaan yang kuat, adanya standar, dan industri. Perencanaan yang baik, harus mengetahui teknologi yang berkembang saat ini, karenanya Kementerian PUPR bisa melakukan studi banding ke negara lain. “Bila ada seminar di luar negeri harus ada yang dikirim, karena dengan teknologi justru akan terjadi penghematan”jelasnya.
Percepatan pembangunan infrastruktur perlu didukung oleh industri konstruksi. Industri sendiri memerlukan standar yang dibuat pemerintah. “Kita harus masuk industri jembatan, industri rumah dengan syarat perencanaan yang kuat dan adanya standar” jelasnya.
Disamping itu pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk menjamin kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian proyek-proyek infrastruktur. Pengawas sebagai penentu kualitas akhir perlu memiliki pengetahuan proyek dan ketegasan tanpa kompromi untuk mengawasi proyek. Karenanya, menurut Jusuf Kalla perlu benchmarking pengawas.
Penurunan ekonomi yang terjadi saat ini, menurut Wapres merupakan peluang untuk membangun infrastruktur dengan biaya lebih murah dikarenakan harga baja dan aspal sebagai bahan pokoknya turun akibat turunnya harga minyak dunia. “Tahun lalu harga minyak dunia lebih dari 100 dollar, sekarang harganya 50 dollar. Ongkos angkut mustinya juga lebih murah. Biaya sewa alat berat juga diskon karena banyak alat berat pertambangan yang menganggur” tutur JK.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku telah melakukan lelang dini terhadap 61 proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga senilai Rp 3,7 Triiun, akan dilanjutkan hingga Bulan Desember dengan total jumlah paket sebanyak 7.987 paket senilai Rp 54,9 Triliun. Dengan demikian pada awal 2016, paket pekerjaan pembangunan infrastruktur sudah dapat ditandatangani dan penyerapan Bulan Januari sudah bisa mencapai 6,5 persen
