JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar kebijakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) harus betul-betul difokuskan pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas. Karena itu, anggaran K/L yang tidak masuk akal harus di coret. “Jangan lepas dari program-program prioritas yang telah kita rencanakan dan kita buat selama ini, seperti percepatan pembangun infrastruktur dan konektivitas layanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat,” kata Presiden saat membahas draf Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017 dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8).
Untuk itu, Presiden berharap agar K/L mengutamakan pada belanja-belanja prioritas pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai dengan prinsip money follow program.
Pemerintah kata Presiden memang harus melakukan efisiensi pada program-program nonprioritas nasional. Karena efisiensi disiagakan untuk belanja-belanja operasional dan belanja barang. “Ini saya tekankan terus setiap kita menyiapkan perencanaan RAPBN agar belanja-belanja modal yang lebih diprioritaskan,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memerintahkan pimpinan kementerian/lembaga untuk dapat disiplin melaksanakan penghematan belanja. “Saya sudah peringatkan ini berkali-kali coba dilihat satu persatu dilihat secara detail sampai satuan tiga, hal-hal yang tidak masuk akal dan kira-kira angkanya terlalu tinggi coret, ganti yang masuk logika,” pinta Presiden.
Sementara untuk urusan DAK (Dana Alokasi Khusus), Presiden menegaskan, semuanya harus detail dan bisa dipertanggungjawabkan, terutama yang berkaitan dengan DAK penugasan.
Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
