JAKARTA-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (IDX: BBTN) menyetujui setoran Deviden perseroan kepada Pemerintah sebesar 20% atau lebih kecil dibanding Bank BUMN lainnya. Pemerintah mempunyai tujuan untuk memperkuat stuktur modal Bank BTN sekaligus untuk mendukung program sejuta rumah yang akan dijalankan tahun 2015.
RUPST juga menyetujui Laporan Tahunan perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014. Dalam laporan tahunan disampaikan bahwa sepanjang tahun 2014 peningkatan kinerja mendapat respon positif dari shareholder perseroan. Hal itu tercermin dari kinerja peningkatan saham perseroan yang memuaskan selama tahun 2014.
Harga saham BBTN meningkat sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) dari harga penutupan per 31 Desember 2013 sebesar Rp870 (delapan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp1.205 (seribu dua ratus lima rupiah) per 31 Desember 2014. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari kenaikan IHSG selama tahun 2014 yang sebesar 21% (dua puluh satu persen). Dengan harga penutupan ini, maka kapitalisasi pasar BBTN naik dari Rp9,19 triliun (sembilan koma satu sembilan triliun rupiah) pada tahun 2013 menjadi Rp12,73 triliun (dua belas koma tujuh tiga triliun rupiah) pada tahun 2014.
Keputusan penting lainnya dalam RUPST tersebut adalah mengenai perubahan susunan Pengurus Bank BTN. Dalam RPST diputuskan susunan pengurus Bank BTN yang baru adalah sebagai berikut:
Susunan Direksi:
Direktur Utama : Maryono
Direktur : Irman Alvian Zahiruddin
Direktur : Mansyur S. Nasution
Direktur : Iman Nugroho Soeko
Direktur : Adi Setianto
Direktur : Sis Apik Wijayanto
Direktur : Sulis Usdoko
Direktur : Oni Febriarto Rahardjo
Susunan Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Sukardi Rinakit
Komisaris Independen : Amanah Abdul Kadir
Komisaris : Agung Kuswandono
Komisaris Independen : Kamaruddin Sjam
Komisaris : Lucky Fathul Aziz H
Komisaris Independen : Catherinawati Hadiman
Komisaris Independen : Arie Coerniadi
Direktur Utama Bank BTN Maryono menjelaskan bahwa keputusan penggantian susunan pengurus perseroan merupakan kewenangan pemegang saham yang mempunyai tujuan untuk memperkuat struktur manajemen perseroan dalam menghadapi ketatnya persaingan serta ketidakpastian ekonomi global. Kami berharap bahwa inilah yang terbaik yang diberikan oleh pemegang saham bagi Bank BTN. Dan kami optimis dengan bergabungnya para profesional ini akan dapat membawa kinerja Bank BTN menjadi lebih baik.
Tahun lalu perseroan berhasil membukukan peningkatan penyaluran kredit mencapai Rp 116 triliun, tumbuh 15,38% dari Rp 100,46 triliun pada 2013. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat mencapai Rp 106,5 triliun pada 2014, tumbuh 10,67% dari periode sebelumnya Rp 96,21 triliun. Laba bersih BTN tahun lalu mencapai Rp1,1 triliun. Dengan demikian, total aset perseroan tumbuh sebesar 10,22% menjadi Rp 144,57 triliun pada akhir 2014, dibanding periode sebelumnya sebesar Rp131,70 triliun. Bank BTN telah naik peringkat pada urutan ke sembilan bank terbesar di Indonesia berdasarkan besaran asset. “Manajemen berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja yang tentunya akan tercermin pada harga saham perseroan. Hal itu sebagai wujud tanggungjawab kami terhadap shareholder dan stakeholder perseroan,” tegasnya.
Melalui sejumlah program yang sudah dilakukan perseroan, manajemen Bank BTN optimistis pertumbuhan bisnis perseroan tahun ini akan jauh lebih baik. Pertumbuhan kredit Bank BTN diproyeksi akan mampu mencapai 18% – 19%, atau berada diatas pertumbuhan kredit industri yang diproyeksi OJK mencapai 15%.
Peningkatan penyaluran kredit tersebut, diantaranya berasal dari komitmen perseroan dalam mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Terhitung sejak 1 Maret 2015, Bank BTN telah meluncurkan program khusus KPR dengan uang muka 1%. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkendala dalam menyiapkan uang muka (DP) untuk pembelian rumah melalui fasilitas kredit perbankan. “Kami mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Kebijakan tersebut dapat mempercepat penyelesaian masalah backlog perumahan nasional serta memiliki multiplier effect yang positif bagi industri properti dan turunannya di dalam negeri,” tutur Maryono.
