JAKARTA-Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada Januari 2015 mengundang kecurigaan banyak pihak. Pasalnya kenaikan TDL ini mungkin saja untuk menutupi kerugian PLN pada proyek PLTD 100 MW. “Ketidakefisienan di PLN diduga akibat manajemen yang amburadul. Saya lihat performance PLN ini mirip Garuda,” kata angota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar, Lily Asdjudireja di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Menurut politisi senior Partai Golkar, apa yang terjadi di PLN tak jauh beda dengan perusahaan penerbangan Garuda yang dalam satu semester rugi Rp 2,4 triliun. “Hal itu karena pesawatnya nyewa dengan dolar AS, sementara dolarnya sedang melambung tinggi,’’ ujar Lily.
Lebih jauh Lily menjelaskan listrik yang dijual PLN lebih mahal dari Amerika, Cina dan Vietnam. Di AS dan China, harga listrik cuma US$8 sen/kWh, sementara di Vietnam US$6,5 sen/kWh. Sedangkan Indonesia mencapai US$9 sen kWh. “Di Cina, sebenarnya harga listrik US$10 sen/kWh tapi malam hari didiskon 30% sehingga jatuhnya US$8 sen. Jadi harga di China lebih murah dari Indonesia,’’ ungkap dia lagi.
Lily mendesak pemerintah membatalkan rencana menaikan TDL. Karena bisa mendorong timbulnya anti pati dan kebencian rakyat terhadap pemerintah. “Hati-hati , dolar AS terus merangkak dan hampir mendekati Rp 13.000, jangan dianggap enteng, ini sudah lampu kuning,’’ ujarnya.
Menurut Lily, pengusaha tekstil di Jawa Barat sudah menjerit terkait kenaikan TDL. Artinya itu sama saja lonceng kematian perusahaan tekstil di tanah air. Karena dampak kenaikan BBM, perusahaan terbebani biaya transportasi, lalu UMR sebesar Rp 2,3 juta per bulan, maka biaya produksi jadi mahal. “Banyak investor yang lari ke Vietnam karena beaya produksinya lebih murah, suku bunga bank lebih rendah, produktivitasnya lebih tinggi. Di Vietnam, 48 jam per minggu, di kita 40 cuma jam. Jadi, kalau per 1 Januari 2015 pemerintah menaikkan tarif listrik, maka banyak perusahaan gulung tikar,’’ ujar Lily lagi.
Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir mengatakan, pemerintah mesti berkonsultasi dengan DPR kalau mau menaikkan tarif listrik. “Tidak boleh listrik naik tanpa persetujuan DPR, karena melanggar UU No.30 Pasal 11 ayat 1 dan 3,’’ katanya.
Politisi PAN ini meminta pemerintah tidak menaikan tarif listrik, karena rakyat sudah tidak punya daya beli. “Masak, beban akibat kenaikan harga BBM belum pulih, mau dihajar lagi dengan kenaikan tarif listrik,” imbuhnya. (ec)
