JAKARTA-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo menegaskan pabrik PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk pantas ditutup seperti dilakukan Presiden BJ Habibie pada tahun 1999.
Dampak negatif atau mudarat kehadiran TPL lebih banyak daripada manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Sudah jelas, seperti pernah saya sampaikan, saatnya pemerintah mengkaji ulang, dan bila perlu, kembali mengambil sikap seperti dilakukan Presiden BJ Habibie (tahun 1999) yaitu mencabut izin konsesi PT TPL. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Bambang Soesatyo usai menerima tujuh orang perwakilan masyarakat kawasan Danau Toba yang tergabung dalam Aliansi GERAK Tutup TPL di Jakarta, Senin (31/5/2021) pagi.
Menurut Bambang, ia kedatangan kelompok masyaratak Danau Toba yang melaporkan tentang, apa yang sudah pernah sampaikan ke publik mengenai dampak kehadiran perusahaan pengolah kayu untuk menjadi bubur kertas dan kertas.
Kehadiran PT TPL (Toba Pul Lestari) sangat menimbulkan dampak yang negatif kepada masyarakat sekitar.
“Dampaknya bisa merusak lingkungan, bia juga merusak tatanan adat Batak,” ujar Bamseot, sapaan Bambang Susatyo, politisi Partai Golkar.
Saat pernyataan Bambang mengenai pemerintah layak mencabut izin konsensi PT TPL di Sumatera Utara, pekan lalu, ia mengaku ada sebagian masyarakat yang bertanya melalui media sosial mengenai nasib pekerja PT TPL, andaikata perusahaan itu tutup.
Bambang meneruskan, solusi pengganti TPL adalah mengembangkan pariwisata dan pertanian modern di Kawasan Danau Toba.
“Sebaiknnya kawasan TPL (Danau Toba) itu dibangun menjadi kawasan pariwisata plus pertanian yang lebih menjanjikan dan menenteramkan masyarakat sekitar,” ujar Bambang.
Bambang berjanji, informasi dan keluhan yang Aliansi GERAK Tutup TPL akan disampaikan sudah dengan baik, nanti akan saya sampaikan kepada para pihak.
Kalau TPL ditutup, ada yang mengahwatirkan karyawan kehilangan pekerjaan, tapi kan bisa bergeser, dialihkan pada bidang pariwisata.
“Mantaaf TPL buat masyarakat dan negara, sedikit sekali. Visi pemerintah kan untuk meningkatkan pariwisata desitinasi, Danau Toba masuk destinasi utama (destinasi superprioritas). Semoga desakan publik terus menguat,” kata Bambang.
Bambang mengaku telah menjadi komunikasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya sudah tanyak Pak Menko, “bang, apakah TPL ini punya abang? Apakah ada bagian abang di sana?”Beliau mengatakan, tidak,” kata Bambang saat dialog.
Pegiat masyarakat adat dan lingkungan Hidup, Abdon Nababan mengatakan, desakan agar PT TPL tutup, kemudian tanah yang jadi lokasi usaha hutan dikembalikan kepada rakyat.
“Kami ingin bukan sekadar menutup TPL, seperti 1999, tetapi datang membawa kerangka baru pembangunan Tano Batak. Kami punya kerangka baru pembangunan Danau Toba,” ujar Abdon, Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN).
Kerangka baru pembangunan dengan asumsi PT TPL ditutup, dan untuk menggantikan kehadairan PT TPL adalah pembangunan sektor pariwisata, pertanian dan energi terbarukan.
“Pariwisata Danau Toba sempat Berjaya. Dan bidang pertanian, tanah kawasan Danau Toba terbukti terbaik untuk bertani. Tanahnya memang sedikit tipis, tinggal menggunakan teknologi. Iklimnya bagus,” ujarnya.
