Alasan lain, pemerintah telah mengembangkan parisiwata Danau Toba sebagai satu dari lima superprioritas destinasi Indonesia.
Empat lainnya Borobudur di Jawa Tengah, Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di NTB, dan Labuhan Bajo (NTT).
“Namun pemerintah akan sia-sia membangun pariwisata di Danau Toba kalau TPL tetap merusak alam. Siapa mau datang ke daerah yang bau begitu. Jadi bandara internasional (Silangit) dan Bandara Sibisa, yang sudah ada, tinggal mengubah menjadi bandara kargo mendukung pertanian. Danau Toba, memiliki energi terbarukan yaitu angin dan sungai-sungai, iklim terbaik, cocok memajukan perekonomian masyatakat kawasan Danau Toba tanpa TPL,” tutur Abdon.
Masyarakat dari kawasan Danau Toba yang menamakan diri Aliansi Gerak (Gerakan Rakyat) Tutup TPL audiensi kepada Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, di Jakarta Senin 31 Mei 2021 pagi. Pertemuan berlangsung pukul 10.00 sampai dengan sekitar pukul 11.20 WIB.
Hadir dalam pertemuan itu hadir tujuh orang, yakni Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN Abdon Nababan, Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba/YPDT Maruap Siahaan, Ketua Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba/YP2KT Laurensius Manurung, Ketua Forum Bangso Batak Indonesia, Ronsen Pasaribu (Ketua Forum Bangso Batak Indonesia).
Kemudian perwakilan Lembaga Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) yang juga wartawan Domu D. Ambarita, Ketua Nabaja/Ketua Umum LBH Naposo Indonesia Darman Saidi Siahaan, serta Joe Marbun dari YPDT.
