JAKARTA-Pandangan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tentang sistem pemilu dinilai selaras dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Dan karena itu pula, pemikiran kenegaraan Yusril itu dinilai klop dengan ideologi PDI Perjuangan.
Hal itu diungkapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 10 Maret 2023.
“Pemikiran ahli hukum tata negara dan sekaligus Ketua Umum PBB tersebut sangat mencerahkan, dan menampilkan kepakaran Beliau yang dipandu sikap kenegarawanan tentang bagaimana sistem Pemilu tertutup berkorelasi dengan pelembagaan partai dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah parpol, bukan orang per orang,” kata Hasto.
Karena itu pula, Hasto menilai, PBB yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra adalah sebuah partai ideologi seperti juga PDI Perjuangan.
Sementara yang lain partai liberal karena memilih liberalisme.
“Sebab menjadi anggota legislatif itu dituntut untuk menyelesaikan masalah rakyat saat ini, dan merancang masa depan Indonesia melalui keputusan politik. Dalam peran strategis tersebut, maka caleg harus dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, bila menerapkan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu maka seorang caleg bermodalkan keahlian, dedikasi, dan kompetensi melalui kaderisasi.
Sementara kalau proporsional terbuka, modalnya popularitas dan kakayaan.
“Secara empiris, proporsional terbuka mendorong bajak-membajak kader ala transfer pemain dalam sepakbola, kecenderungan kaum kaya dan artis masuk ke politik, primordialisme, dan ada partai karena ambisinya lalu ambil jalan pintas merekrut isteri, anak, atau adik pejabat dan menguatlah nepotisme,” jelas Hasto.
Dia meneruskan, “Logikanya, pejabat akan mengerahkan kekuasaannya untuk caleg dari unsur keluarganya. Di tata pemerintahan, menteri yang memegang sumber logistik dan kekuasaan hukum akan menjadi rebutan. Ini praktik demokrasi elektoral.”
Lebih lanjut Hasto Kristiyanto menegaskan, dalam proporsional terbuka caleg lahir secara instan.
Akibatnya kepuasan terhadap parpol dan lembaga legislatif selalu berada di urutan paling bawah dari lembaga negara lainnya.
“Mengapa? Karena pragmatisme politik merajalela. Karena menjadi anggota legislatif harus bermodalkan kapital atau dukungan investor politik, maka skala prioritas adalah menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal politik, dan kemudian mencari modal dalam pencalonan ke depan,” tegasnya.
Dia menutup, “Dalam proses ini terjadi penyatuan fungsi antara politik, bisnis, dan hukum. Semua demi agenda pencitraan, dan kebijakan populisme yang menyandera fiskal di masa depan.” ***
