JAKARTA-Sejumlah ekonom menilai bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang konsisten menyalurkan pembiayaan perumahan rakyat layak untuk menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diusulkan oleh Kementerian BUMN kepada DPR.
Menurut pengamat ekonomi dari PT Bank Permata Tbk (BNLI), Josua Pardede dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/7), BBTN terbilang layak untuk mendapatkan PMN, karena bank pelat merah ini secara konsisten mendukung program pemerintah berupa pembiayaan rumah rakyat.
Dia menyebutkan, hingga saat ini BBTN masih menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Jika program FLPP ini terus berjalan, maka ekspansi kredit Bank BTN memerlukan permodalan yang kuat.
“Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan,” ujar Josua.
Dia menyatakan, usulan Kementerian BUMN untuk memberikan PMN kepada BBTN sebesar Rp2 triliun akan memperkuat struktur permodalan bank yang terkonsentrasi pada sektor pembiayaan perumahan ini.
Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN mengusulkan agar DPR bisa menyetujui rencana pemberian PMN kepada BBTN senilai Rp2 triliun dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebesar Rp7 triliun yang akan dialokasikan di dalam RAPBN 2022 sebagai dana penguatan permodalan kedua bank tersebut.
Sementara itu, pandangan yang senada dengan penilaian Josua disampaikan oleh Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC), Deni Daruri.
“Sejauh ini, Bank BTN sudah maksimal dalam menjalankan Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikkan modal melalui PMN,” ujar Deni.
Strategi pemerintah untuk mengalokasikan dana PMN kepada BBTN, kata Deni, akan menciptakan daya ungkit yang besar bagi pemulihan ekonomi nasional.
Karena, lanjut dia, sektor properti merupakan salah satu tulang punggung perekonomian.
“Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu juga menyerap tenaga kerja yang luar biasa,” imbuhnya.
Sementara itu, ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah mengungkapkan, BBTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah.
Salah satunya, program pembangunan sejuta rumah yang merupakan gagasan Presiden Jokowi.
“Dan, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga, hal ini menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan Bank BTN melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada Bank BTN,” papar Piter.
Terlebih lagi, ujar Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak sebanding dengan ketersediaan hunian atau backlog perumahan masih sangat tinggi yang mencapai 11 juta unit.
“Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan papan untuk rakyat,” ucapnya.
Rencana pemerintah untuk memberikan PMN kepada BBTN juga didukung oleh Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Toto Lusida. Selain itu, dia berharap agar pemerintah memberikan proteksi terhadap sektor perumahan melalui pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
