JAKARTA-Koperasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tamara dan BUMN Perum Perhutani menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerjasama kemitraan Offtaker komoditi Jagung di wilayah Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur.
Acara penandatanganan berlangsung di Kantor Kantor Staf Presiden (KSP) Gedung Bina Graha, Jalan Veteran No.16, Jakarta pada Kamis (12/11).
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Perhutanan Sosial Perhutani Natalas Anis Harjanto, Kepala Divisi Regional Jawa Timur (Jatim) Oman Suherman, Ketua Umum DPP HKTI yang juga pembina koperasi HKTI Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, Sekjen DPP HKTI Mayjend TNI (Purn.) B Budi Waluyo,Ketua Koperasi HKTI Mayjen TNI (Purn.) Winston P. Simanjuntak, Sekretaris Koperasi HKTI Annisa Lifta serta segenap pengurus, pengelola Koperasi HKTI.
Penandatangan MoU dilakukan oleh Oman Suherman dan Winston P. Simanjuntak dan disaksikan oleh Natalas Anis Harjanto serta Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Kerjasama tersebut merupakan upaya memberi kepastian kepada masyarakat untuk menampung hasil panen (komoditi jagung), terutama masyarakat yang sudah memiliki SK Perhutanan Sosial.
Dalam kesempatan tersebut Direktur Perhutanan Sosial Perhutani Natalas Anis menyampaikan bahwa Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Kehutanan mendukung penuh program-program pemerintah, salah satunya Perhutanan Sosial.
Ia juga menyampaikan untuk mengurusi khusus program Perhutanan Sosial di Perhutani telah dibentuk direktorat tersendiri, yakni Direktorat Perhutanan Sosial dimana dirinya sebagai Direkturnya.
“Direktorat Perhutanan Sosial ini baru dibentuk tanggal 26 Februari 2020, umurnya pas 9 bulan sampai dengan saat ini,” kata Anis.
Menurut Anis offtaker merupakan salah satu agenda dari perusahaan, dimana Perhutani ditugaskan menampung produk hasil tani dari masyarakat.
Dengan adanya MOU ini salah satu tugas dari Perhutani terbantu.
Ketua Umum DPP HKTI sekaligus pembina Koperasi HKTI Moeldoko menyambut baik dan mengapresiasi atas terjalinnya kerjasama antara Perhutani dan Koperasi HKTI dalam kemitraan Offtaker komoditi jagung.
Moeldoko mengatakan bahwa Presiden telah mengadakan rapat bersama jajaran kabinet mengenai ‘Optimalisasi Perhutanan Sosial’.
“Konteks besarnya reforma agraria, salah satunya Perhutanan Sosial, dimana masyarakat diberi kepastian dalam ikut mengelola hutan selama 35 tahun,” ujarnya.
“Persoalan petani dimana-mana sama, diantaranya capital, teknologi, manajemen dan persoalan pasca panen, kemana mereka menjual hasil pertaniannya,” kata Moeldoko.
Moeldoko juga mengingatkan jika Offtaker ini merupakan tugas yang sangat besar karena menyangkut dengan penghasilan masyarakat.
Menurutnya langkah-langkah antara koperasi HKTI dan Perhutani bisa saling memperkuat,
“Nanti kita jajaki tahap demi tahap sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai,” ujar Moeldoko.
“Kita saling membesarkan bahwa tujuan utama berkolaborasi untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi selama ini, intinya petani bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, petani harus kaya,” paparnya.
Sementara Ketua Koperasi HKTI Mayjend TNI (Purn) Winston P Simanjuntak menyatakan bahwa Nota Kesepahaman Kerjasama yang telah di tandatangani ini harus segera terlaksana dan koperasi HKTI selain menjadi offtaker juga akan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat, supaya produktivitas dari hasil panen masyarakat lebih meningkat. Kesejahteraan petani pun meningkat.
Kedepan kerjasama ini tidak hanya pada jagung, melainkan juga pada komoditi lainnya seperti porang , singkong dsb.
“Kita bersinergi dan berkolaborasi untuk ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Petani naik level . Sesuai dengan cita cita dan harapan ketua umum hkti pak Moeldoko petani harus kaya,” imbuhnya.
