Karena dikhawatirkan pemerintah hanya sekedar menerbitkan kebijakan berbetuk kompensasi, maupun operasi pasar dan lainnya.
“Sehingga yang terjadi tidak tepat sasaran, sehingga pada akhirnya tujuan pemerintah daam rangka mengendalikan inflasi kemudian menjadi tidak efektif,” jelasnya lagi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah bersama DPR RI, BI, OJK dan Bappenas akan berupaya untuk mengawasi dan memonitor perkembangan yang ada.
“Kita akan melakukan langkah-langkah semaksimal mungkin untuk memenuhi target-target di dalam APBN,” katanya di DPR, Rabu (31/8/2022).
Diakui Ani-sapaan akrabnya, penurunan target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan (2023), yakni 5,3%, salah satunya berasal dari kebijakan bank sentral di negara maju yang akan terus menaikan suku bunga atau hawkish pada 2023.
“Kalau kita lihat 2023 ada tendensi revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi dari bank-bank sentral di negara maju yang terus menaikan suku bunga pada 2023,” ujarnya.
Baik Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR RI akhirnya menyepakati angka-angka asumsi makro untuk RAPBN 2023 hari ini.
“Kita sudah setuju dan bersepakat tentang asumsi makro ekonomi untuk 2023,” kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir, dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, BI, OJK dan LPS, Rabu (31/8/2022).
Dengan demikian, Pemerintah, BI dan DPR RI sepakat mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,3%.
Sesuai dengan angka yang diajukan pemerintah dalam Nota Keuangan. Adapun, inflasi dinaikkan dari 3,3% menjadi 3,6%. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga diubah menjadi Rp 14.800 dari asumsi, sebesar Rp 14.750.
DPR meminta pemerintah untuk memenuhi beberapa poin, termasuk Kementerian Keuangan dan Bappenas harus memperkuat reformasi struktural seluruh kementerian/lembaga dan menopang pertumbuhan ekonomi.
