Maluku Siap Jadi Kekuatan Maritim Nasional

Thursday 22 Sep 2016, 9 : 49 pm
by

Sedangkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bercerita tentang pengalamannya memberantas praktek Illegal, Unregisrated, Unreported (IUU) Fishing, terutama di sekitar perairan Maluku dan Papua.

Menteri Susi menyebut, dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Papua merupakan pemasok jumlah ikan terbesar nasional. Namun, selama berpuluh-puluh tahun, pemerintah kedua provinsi tidak mendapat benefit dari eksplorasi ikan di wilayah mereka.

Menteri Susi kemudian menceritakan, dampak dari kampanye anti IUU Fishing dan menenggelamkan kapal asing illegal, kapasitas ikan di laut Indonesia semakin meningkat.

Hal itu didapat dari riset kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan pihak KKP.

Akibat dari “policy reforming” yang dilakukan pemerintah saat ini di bidang kelautan dan perikanan, 25 persen ikan di Indonesia meningkat.

“Dari ikan tuna saja kita untung 3,7 miliar sampai 2035. Tapi ini butuh disiplin tinggi. kita semua harus sama  persepsi bahwa membangun perikanan Indonesia harus  disipilin berlandaskan kedaulatan,” kata Menteri Susi.

Pada sesi terakhir atau sesi ketiga, memiliki tema “Membangun Daerah dengan Wawasan Nasional dan Global”, dengan pembicara yakni Mantan Dubes Rusia Djauhari Oratmangun, Motivator Nasional Herry Margono dan Chairman Kabare Group Riza Maspaitela yang merupakan pengusaha sukses asal Maluku.

Ketiga pembicara ini berbicara bagaimana cara untuk mesejahterahkan masyarakat Maluku dan mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki masyarakat Maluku.

Djauhari Oratmangun mengatakan, Maluku akan berkembang pesat lewat pembangunan kilang gas abadi Blok Masela.

Namun masyarakat Maluku harus benar-benar siap menerima pembangunan yang masif setelah ahdirnya Blok Masela ini.

“Masyarakat Maluku memang harus bangkit dari Laut. Maluku punya potensi besar untuk maju,” katanya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Hingga Oktober 2014, Realisasi Belanja Negara Mencapai Rp 1.412 T

JAKARTA-Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) secara garis

TPDI: Kekuatan Rakyat Dapat Menghentikan Pansus Hak Angket DPR

JAKARTA-Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi