Masih Defisit, Jokowi: Kebangetan, Gunakan Uang Pemerintah Untuk Impor

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11)

JAKARTA-Di saat neraca perdagangan masih defisit, Current Acount Defisit (CAD) masih defisit,

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang di saat neraca perdagangan masih defisit. Terlebih impor itu dilakukan dengan menggunakan uang pemerintah.

“Kok kita masih hobi impor. Kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan kita ini. Kalau itu masih diterus-teruskan, kebangetan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11) pagi.

Ia meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memetakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh. Mana yang assembling harus dirakit di sini? Mana yang impor?

Baca :  Menteri ESDM: Sumber EBT Melimpah Wujudkan Kemandirian Energi

“Ini harus dicek. Yang impor langsung distabilo merah aja, engga usah,” tegas Presiden.

Presiden memerintahkan kepada Kepala LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokalnya yang sangat tinggi.

“Udah persulit barang yang namanya impar impor itu. Barang impar juga, barang impor juga. Impar impor senengnya kita udah. Udah stoplah gitu-gitu. Ini sekali lagi duit APBN, duit APBD,” tegasnya.

Ia menekankan, agar diprioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan yang utama. Murah kalau diperoleh secara impor, Presiden mengaku, lebih seneng beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit mahal.

Untuk itu, Presiden meminta agar difasilitasi barang-barang yang ada di dalam negeri untuk secepatnya bisa masuk E-Katalog. Usaha kecil, usaha menegah yang punya produk-produk itu, menurut Presiden, segera masukan ke E-Katalog.

Baca :  Biaya PEN Sangat Besar, Said Abdullah: Perlunya Burden Sharing Pemerintah dan BI

Presiden Jokowi juga mengingatkan, jangan sampai aturan E-Katalog LKPP mempersulit produk-produk dalam negeri. Sehinga betul-betul produk kita jadi tuan rumah di negara kita sendiri.

“Kalau ada aturannya, ubah aturannya. Aturan yang membuat kita kok, ubah aturan, permudah aturannya, gampangkan aturannya,” tutur Presiden Presiden.