TABANAN-Gubernur Bali I Wayan Koster menjalankan arahan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri agar melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan mematenkan produk-produk maupun inovasi Indonesia di Bali.
Hal Ini disampaikannya seusai menghadiri acara pengarahan Dewan Pengarah BRIN danberdialog dengan para peneliti di Tabanan, Bali, Senin (7/8/2023).
Menurut Koster semua itu kini telah difasilitasi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang angkanya sudah ada 330 yang disertifikasi.
“Salah satu tupoksi BRIDA di Bali itu adalah memfasilitasi sertifikasi kekayaan intelektual dan dalam empat tahun ini, itu 330 sertifikat kekayaan intelektual yang sifatnya komunal maupun yang individual. Ada kaitannya dengan indikasi geografis, ada merek, ada karya cipta,” kata Koster.
Koster menegaskan, selama memerintah di Bali, semua hal tersebut sudah diwadahi dan teroganisir dengan baik.
“Jadi sekarang sudah terwadahi, kalau dulu tidak ada yang mengorganisir, sekarang terorganisir. Jadi kami sekarang mensinergikan semua di Bali supaya semua produk, karya budaya, maupun juga kaitannya dengan endemik Bali, plasma nutfah, supaya diurusin sertifikat kekayaan intelektualnya,” jelas Koster.
Di lain sisi, Koster pun memberi tanggapan soal adanya ancaman El Nino, yang menurutnya terus dikoordinasikan dan dikomunikasikan untuk bisa dilakukan mitigasi sejak dini.
Khususnya ancaman El Nino terhadap kedaulatan pangan.
“Kami diingatkan soal El Nino kami sudah berkoordinasi dengan BMKG dan kepala dinas pertanian provinsi. Kami akan rapat tindak lanjut lagi dengan kabupaten kota se Bali sejauh mana dampak daripada El Nino ini terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas daripada pertanian itu sendiri. Jadi, kami tentu berharap walaupun itu benar ada, tidak terlalu berat seperti pandemi dan dampaknya tidak terlalu luas. Dan bisa dimitigasi dari awal,” ungkap Ketua DPD PDIP Bali ini.
Dia pun mengungkapkan, Bali sudah bukan lagi berbicara soal ketahanan pangan, melainkan tengah mengupayakan mencapai kedaulatan.
“Kemudian yang di Bali bukan lagi berbicara ketahanan pangan tapi arahnya adalah kedaulatan pangan Kami punya potensi untuk itu,” pungkasnya.
