Beberapa hal yang patut menjadi renungan kita adalah;
Pertama: Apakah system perpajakan kita sudah memadai? Meskipun ini bukan hal baru, sejak reformasi perpajakan tahun 2000, isu ini sudah mengemuka, namun tetap saja relevan, sejalan dengan makin sophisticated-nya kegiatan perekonomian.
Saya khawatir ada jurang yang lebar antara system perpajakan dengan postur perekonomian nasional.
Misalnya, keterlambatan kita membaca masa depan untuk mempersiapkan kebijakan yang memadai tentang pertumbuhan industri digital dan sector ikutannya, perdagangan, transportasi, dan jasa.
Metoda self reporting income tax sejak tahun 1983 menyaratkan adanya kepatuhan pembayarpajak. Kepatuhan memerlukan insentif berupa kemudahan dalam membayar pajak.
Faktanya, sampai tax amnesty diberlakukan tahun 2016, dalam rentang 33 tahun praktik penghindaran pajak, transfer pricing, dan kejahatan perpajakan lainnya masih banyak terjadi.
Bahkan paska tax amnesty, dalam laporan PPATK per Juni 2019 terdapat laporan keuangan yang meningkat terkait pidana perpajakan sebanyak 738 laporan dari tahun sebelumnya 501 laporan.
Pricewaterhouse Coopers (PwC) tahun ini merilis index kemudahan membayar pajak. Indonesia pada urutan 81 dengan skor 75,8.
Malaysia sedikit diatas kita dengan urutan 80 dan skor 76, Thailand pada urutan 68 dengan skor 77. Dan tentu saja Singapura jauh diatas kita dengan wilayah yang kecil, dengan urutan ke 7 dan skor 91,6.
Namun kita masih lebih baik dari Philipina diurutan 95 dengan skor 72,6 dan India pada urutan 115 dengan skor 67,6.
