Hal yang sama tidak dilakulan oleh Para Pihak (Pihak Pemohon dan Pihak Pemberi Keterangan) dalam persidangan untuk mengingatkan Hakim Konstitusi Anwar Usmam agar mengundurkan diri dari persidangan Perkara Uji Materiil dimaksud.
Karena mundur dari persidangan perkara Uji Matriil dimaksud bersifat wajib sesuai perintah pasal 17, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
“Tidak adanya sikap dari Presiden Jokowi sebatas mengingatkan Anwar Usman atau pernyataan keberatan dari Presiden Jokowi sebagai Pihak dalam Perkara Uji Materiil, agar Anwar Usman, mundur dari persidangan Perkara Uji Materiil atau Anwar Usman secara sukarela mendeclare dirinya mundur dari persidangan, karena adanya hubungan keluarga sementara sehingga membuat dirinya berada dalam conflict of interest,” ujar Petrus.
Hal itu selain berakibat tidak sahnya putusan perkara dimaksud, juga menunjukan ada gelagat terjadi kolusi dan nepotisme yang sudah jauh membelenggu MK.
“Tidak adanya kejujuran dari dalam diri Anwar Usman untuk menyatakan dirinya berada dalam conflict of interest karena ada hubungan ipar dengan Jokowi terkait perkara untuk anak Jokowi Giran Rakabuming Raka yang adalah keponakan Anwar Usman,” terangnya.
Begitu juga tidak adanya kejujuran dari Pihak Presiden Jokowi sebagaimana terbukti dari tidak adanya keberatan kepada Anwar Usman agar mundur dari persidangan Uji Materiil dimaksud.
Petrus menegaskan, kondisi demikian menunjukan adanya kolusi dan nepotosme yang diduga dilakukan oleh Jokowi dengan Anwar Usman beserta pihak lainnya (Pemohon, Pihak Pemberi Keterangan lainnya).
“Jadi, TPDI melaporkan ke KPK pada hari ini, 23/10/2023, untuk diproses hukum guna memastikan apakah ada peristiwa pidana kolusidan nepotisme dan jika ada maka siapa-siapa saja pelakunya,” jelasnya.
