JAKARTA-Dua parpol koalisi merah-putih kemungkinan besar akan merapat ke koalisi rakyat, Jokowi-JK. Parpol tersebut, yakni Partai Demokrat dan PPP. “Ada harapan besar koalisi antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Apalagi selama ini sudah terjalin kerjasama yang baik, saat PD mendukung alm Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR,” kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah dalam diskusi “Pemerintahan Mendatang Pasca Putusan MK”, Jakarta, Senin, (25/08/2014).
Hubungan akrab antara PD dan PDI Perjuangan juga terlihat dalam beberapa hal, kata Basarah, misalnya bagaimana Jokowi-JK menunjuk Sinyo Hari Sarundayang, sebagai Ketua Tim Relawan di Sulawesi Utara. “Kita tahu Pak Sarundayang, adalah anggota dewan Pembina Partai Demokrat. Ditambah lagi dengan Hayono Isman, dan lainnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Basarah, Lukman Hakim Saefudin-pun yang berasal dari PPP pun sebenarnya masih memenuhi syarat untuk menlanjutkan sebagai menteri agama. “Secara ideologi ada kedekatan, karena Lukman juga mantan Wakil Ketua MPR yang pikiran-pikirannya mampu menerjemahkan kebhinekaan, termasuk membentengi terhadap serangan ISIS,” ungkapnya.
Namun demikian, sambungnya, Jokowi akan tetap menghindari koalisi gemuk, alias oversize. Karena Jokowi ingin membangun paradigma baru, yakni bangunan koalisi tanpa syarat. “Meski diakui tidak ada makan siang yang gratis, Jokowi sadar tak mungkin mengelola semua jabatan. Dari 4000 jabatan yang ada, tentu harus didistribusikan dengan syarat-syarat yang ketat,” paparnya.
Lebih jauh Basarah mengakui Jokowi-JK takkan menutup unsur-unsur dari parpol untuk menduduki jabatan menteri.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli mengungkapkan beberapa kali Presiden SBY sudah menegaskan takkan menggangu Jokowi. “Jelas itu sebagai isyarat adanya komunikasi yang baik antara Jokowi dan SBY,” tuturnya.
Diakui Melani, beberapa waktu lalu memang PD selalu ingin menjadi penyeimbang dalam pemerintahan. “Karena kita saat itu, masih netral,” pungkasnya. (ek)
