PDIP Berharap Jokowi Benar-benar Bersikap Netral di Pilpres

Monday 30 Oct 2023, 8 : 19 pm
by
Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie

JAKARTA-Politisi PDIP Aria Bima mencermati betul dinamika konstelasi politik ideologi dan konstelasi politik 2024 terbaru.

“Kami (PDIP) ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung yakni dimana capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bicara keinginan agar Jokowi sebagai presiden bersikap netral,” kata Aria Bima dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023.

Menurut Aria Bima, netralitas yang diucapkan Presiden Jokowi juga diharapkan oleh Ganjar dan Anies supaya pesta rakyat bisa berlangsung sesuai keinginan rakyat dan aparat negara tetap dalam posisi netral.

Tidak ada kandidat yang dianaktirikan.

“Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat untuk diarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Sebab kalau itu dilakukan maka akan terjadi kemunduran demokrasi,” kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP.

Menurut Aria, netralitas yang paling berdampak yaitu penyelenggara pemilu yakni KPU hingga KPUD dan aparat TNI teritorial dan juga Polri hingga ke bawah harus netral.

“Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai kini dipakai oleh kekuatan kelompok penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu,” kata dia.

Aria mengaku dirinya masih percaya Jokowi bukan hanya seorang bapak yang baik tapi juga kepala negara dan presiden yang baik.

Sehingga Jokowi akan menempatkan semua aparat, KPU dan Plt kepala daerah dalam posisi netral.

“Kami tidak ingin toxin orde baru (orba) masuk dalam lingkaran orba. Kami akan ikut awasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin Jokowi di akhir periode kedua ini jadi dapat citra buruk akibat toxin relationship orba,” kata Aria Bima.

Aria mengingatkan apabila Jokowi tidak netral maka hal ini akan membuat kemunduran dalam proses demokratisasi Indonesia ke depan.

“Kami harapkan pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Aria.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Serapan Tinggi, HIP Biodiesel Januari 2019 Turun

JAKARTA-Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati pada bulan Januari

Pemakzulan Anies Baswedan Pilihan Terbaik

Oleh: Petrus Selestinus Sudah 3 (tiga) tahun pemerintahan DKI Jakarta,