Pemerintah Indonesia Masih Berada Dibawah Kendali Freeport

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan Menteri ESDM, Ignatius Jonan, dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, untuk menyelesaikan proses negosiasi masih jauh dari harapan rakyat Indonesia.

Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi PT Freeport Indonesia (FI) ketimbang menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan UU Minerba No.4 Tahun 2009.

Pertemuan Menteri ESDM dengan Freeport McMoran di Houston, Amerika Serikat, hendak mencari titik temu mengenai 4 isu krusial, yakni tentang perpanjangan masa operasi PT FI, pembangunan fasilitas pemurnian, divestasi saham, dan ketentuan fiscal.

Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justic (IGJ), Budi Afandi mengatakan pertemuan tersebut masih jauh dari keberhasilan dalam perspektif masyarakat sipil. Pasalnya, proses negoisasi tidak menunjukkan adanya terobosan baru dalam sikap pemerintah terhadap Freeport.

Baca :  Negosiasi Pemerintah Indonesia-Freeport Sisakan 2 Isu

Selain itu, negosiasi masih jauh dari keterbukaan pada publik, negara dan korporasi seakan tidak merasa perlu bersikap transparan. “Kita tidak bisa a historis dalam melihat negosiasi ini, karena proses serupa sudah pernah terjadi, termasuk mengenai substansi persoalan yang dibicarakan,” kata Budi.

Budi mencontohkan, isu pembangunan smelter yg menjadi kewajiban perusahaaan tambang seharusnya sudah selesai dengan pengaturan Permen ESDM No.1 Tahun 2014.

“Untuk menunjukkan komitmen dalam membangun smelter sudah diatur sebelumnya, namun tetap tidak dipenuhi. Lalu apa yang dimaksud dengan kesepakatan pembangunan smelter sekarang? Apa kembali ke model lama yang hanya dengan memberikan dana jaminan kesungguhan untuk pembangunan smelter? Atau memang ada model baru? Tentu akan lucu kalau kembali pada model lama yang ternyata tidak berhasil menekan perusahaan melaksanakan kewajibannya,” tegasnya.

Baca :  Koalisi MKE Kecam Keras Niat Jahat Pemerintah dan DPR

Kemudian mengenai klaim bahwa Freeport mau mengubah KK menjadi IUPK. Hal ini hanya akan dilakukan jika pemerintah mau memberikan perpanjangan sampai 2041.

“Mereka bisa kita sebut mau mengubah KK menjadi IUPK hanya pada saat mereka mau mengikuti syarat dari kita, bukan syarat mereka yang mengendalikan kita,” ucapnya.