JAKARTA-Kebijakan Presiden Jokowi menghapus dana bantuan sosial dinilai sudah tepat. Namun begitu soal koordinasi antar kementerian harus jelas.
“Bagus kalau memang di Kementerian Sosial, namun pengelolaannya tetap harus transparan. Sehingga capaian dan hasilnya bisa terukur,” kata peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam di Jakarta, Sabtu (27/12/2014).
Menurut Roy, penempatan dana bansos pada satu pintu membuat koordinasi lebih sederhana, termasuk mengontrolnya. “Disisi lain juga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” ujar dia.
Diakui Roy, mengatur dana bansos di pemerintah pusat lebih mudah ketimbang di daerah. “Karena melalui dana APBN itu kemudian bisa dikontrol melalui Kemensos. Oleh karena itu perlu ada tata ulang politik anggaran ini,” ungkapnya.
Berbeda dengan dana bansos yang dikucurkan melalui APBD, sambung Roy, mayoritas kepala daerah langsung yang menggunakan. “Memang bansos itu tidak dikelola oleh kepala-kepala dinas terkait, namun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang langsung di bawah kepala daerah,” terang Roy.
Masalahnya, kata Roy, pengelolaan keuangan daerah terkait dengan Permendagri 13/2016 dan Permendagri 21/2011, di mana peraturan itu mengklasifikasi belanja langsung dan tidak langsung. “Nah, kalau di pemerintah pusat tidak ada yang namanya, belanja langsung dan tidak langsung. Jadi Permendagri ini harus direvisi,” imbuhnya. (ec)
