JAKARTA-Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Abdul Gafar Usman mengaku optimisme peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke depan akan diperhitungan DPR. “Seperti dalam pembahasan RUU Kelautan yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR RI bersama pemerintah pada akhir September 2014 lalu, adalah bukti DPD RI lebih cepat,” kata anggota DPD RI dari Provinsi Riau itu dalam perspektif Indonesia ‘Peran strategi DPD RI dalam keseimbangan parlemen’ bersama anggota DPR RI (Nasdem) yang juga mantan anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, Hamdhani dan pengamat komunikasi politik Lely Aryani di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Namun hal itu akan tergantung peran aktif anggota dan pimpinan DPD RI dalam menjalankan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) – nya sebagai wakil rakyat di daerah, sehingga tak ada alasan apapun bagi anggota dan pimpinan untuk berperan aktif dalam merespon isu-isu daerah yang berkembang di masyarakat. “Jadi, ke depan peran DPD RI ini akan tergantung anggota dan pimpinan DPD RI sendiri,” tegasnya
Apalagi lanjut Gafar Usman, sumpah jabatan antara DPD dan DPR RI ternyata sama, yaitu sama-sama untuk memperjuangkan rakyat di daerah. “Dan, harapan masyarakat di daerah sangat tinggi terhadap peran DPD RI khususnya untuk kesejahteraan, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tentu, DPD RI harus bekerjasama yang baik dengan media,” pungkasnya.
Sementara itu menurut Lely, di tengah pertarungan politik yang keras di DPR RI bersamaan dengan munculnya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), bahwa melalui kewenangannya, seperti dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah, dan pemekaran daerah, DPD RI bisa memperjuangkan ketiga hal itu di parlemen. “Kalau terbukti misalnya ada koalisi yang tidak berpihak kepada rakyat, maka DPD harus mendukung yang berpihak ke rakyat di daerah,” kata Lely menyarankan.
Hanya saja Lely menyayangkan DPD kurang berani bahkan terkesan takut dengan DPR RI. Padahal secara pendidikan hampir sama bahkan banyak yang lebih tinggi dari DPR RI. “Jadi, anggota DPD RI jangan terjebak pada tanggung jawab daerah masing-masing yang mewakilinya, melainkan harus menjadi wakil rakyat dari seluruh daerah di Indonesia. Tinggal bagaimana anggota DPD RI itu berkomunikasi atau menyampaikan aspirasi politiknya kepada rakyat di daerah,” pungkasnya. (ek)
