JAKARTA-Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bersifat inklusif karena masih ada sebagian kelompok yang belum menikmati pertumbuhan ini. Selama ini, pertumbuhan ekonomi bersumber pada konsumsi dalam negeri maupun modal asing yang masuk ke sektor-sektor extractive seperti pertambangan dan perkebunan. “Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semu, yang hanya melihatnya dari indikator ekonomi makro. Seharusnya setiap pertumbuhan ekonomi di sebuah negara harus dapat berimplikasi positif terhadap berkurangnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan,” ujar anggota DPR, Hendrawan Supratikno di Jakarta, Kamis (21/3).
Menurut dia, pertumbuhan gemilang ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan didukung oleh tingkat produksinya, tetapi juga tingkat konsusmsinya . Proporsi tingkat konsumsi rumah tangga cukup tidak wajar menguasai lebih dari setengah dengan rata-rata sekitar 60% persen setiap tahunnya.
Lebih celaka lagi, kelembagaan yang dibangun pemerintah untuk memfasilitasi distribusi pendapatan tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, untuk memfasilitasi distribusi pendapatan maka sistem perpajakannya mesti dibenahi. Tetapi ternyata, sektor perpajakan melahirkan banyak koruptor.
Sistem pengupahan juga belum adil. Ini tercermin dari gap pendapatan antara terendah dan tertinggi mencapai ribuan kali. Sementara di negara-negara Eropa Barat jaraknya hanya 50-80 kali. Jadi, lembaga-lembaga untuk mendistrisbusikan keadilan itu tidak berjalan baik.
Kementrian yang bertugas membuat program pemberdayaan masyarakat terindikasi terlibat korupsi. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tidak eklusif, tetapi inklusif.
Sektor-sektor yang mendapatkan keutungan besar saat ini adalah sektor perbankan, korporate besar, sektor property untuk kelas menengah. Indonesia yang seharusnya menjadi implementasi ideologi Pancasila ternyata mempertontonkan bullish mekanisme pasar. “Jadi, berapapun peningkatan persentase pertumbuhan ekonomi tidak berdampak positif langsung terhadap masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi ini hanya menguntungkan segelintir orang saja. “Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin,” kata dia.
Dia menegaskan, jika mekanisme pasar yang sangat brutal kalau tidak dijaga akan sangat berbahaya. Saat ini, praktek kapitalisme di Indonesia menggila. Dimana-mana ada kartel, baik kartel kedelai, kartel daging sapi, kartel bawang, kartel bunga bank dll. “Padahal di negara yang dedengkotnya kapitalisme sudah dijinakan, tetapi di negara ini, kartel masih tumbuh subur.,” jelas dia.
Maraknya praktek kartel kata dia menjadi sumber kerentanan ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sustainable. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial yang tidak diinginkan.
