“Kalau memang mau digunakan untuk sektor sawit maka harusnya 40 persen disalurkan ke petani, jangan didominasi ke pengusaha sawit besar, sekarang berapa besar petani sawit menerima dana dari BPDPKS itu, jangan dana itu dirampok buat yang lebih kaya, ini jadi kacau,” katanya.
Ketiga, kata Maruli, petani sawit kecil kecil itu untuk bisa segera memenuhi legalitas lahannya, sehingga semua bisa tertib, apa yang sudah ada sekarang harus dijaga, bila memang di lokasi sawit masuk status kawasan hutan, statusnya bisa di ubah, supaya lahan tersebut menjadi sah.
Sementara diungkapkan Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana, sektor sawit di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian negara, menjadi andalan ekspor CPO dan turunannya.
Saat ini, 40 persen dari komposisi industri ini dipegang petani.
Sisanya dikuasai oleh perkebunan sawit besar dan perkebunan sawit milik negara.
Meskipun potensinya besar, produksi sawit Indonesia cenderung menurun, dan produktivitas lahan petani masih rendah.
Beberapa kendala, seperti kebijakan minyak goreng sawit yang masih menjadi masalah, turut memperumit situasi.
Selanjutnya anggota komunitas sawit yang peduli dengan masa depan industri, Mansuetus Darto yang juga Koordinator Petani Sawit untuk Ganjar-Mahfud, mengatakan adanya pertimbangan politis dan visi mereka yang dinilai mampu membawa perubahan positif pada sektor sawit Indonesia.
Dari segi politis, pentingnya keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan tidak dapat diabaikan.
