JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus memperingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jangan genit main politik belah bambu yang mengarah pada sosok Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi pengadaan KTP-el.
Warning ini disampaikan Petrus terkait pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto.
“Karyoto telah melontarkan pernyataan yang bias, genit bahkan offside,” tegas Petrus di Jakarta, Selasa (8/2).
Sebelumnya, Karyoto mengungkap KPK kemungkinan akan mengusut sejumlah politikus dalam kasus Dugaan Korupsi Pengadaan KTP-el.
Namun anehnya, Karyoto hanya dengan menyebut nama Yasona Laoly (YL) dan Ganjar Pranowo (GP) dari sejumlah politikus yang sudah diperiksa.
Menurut Petrus, penyebutan hanya nama politikus YL dan GP menimbulkan tanda tanya publik, terutama menyangkut independensi KPK.
Padahal, diketahui bersama bahwa KPK sudah memeriksa puluhan Anggota dan Mantan Anggota DPR RI, dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dugaan korupsi pengadaan KTP-el.
Pertanyaan publik sangat relevan, karena YL, GP dkk lainnya sudah diperiksa, diverifikasi dan divalidasi melalui “due process of law” yaitu : penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di Pengadilan Tipikor, hingga pemeriksaan Kasasi dan PK, semuanya clear and clean dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam pemeriksan, verifikasi dan validasi itu YL, GP dkk, lainnya hanya sebagai Saksi.
“Karena tidak ditemukan bukti aliran dana berupa penerimaan uang, untuk dijadikan tersangka atau terdakwa dari cluster politisi DPR RI dalam perkara korupsi pengadaan KTP-el,” pungkas Advokat PERADI ini.
