JAKARTA-Dukungan rakyat terhadap keberlangsungan pemerintahan Joko Widodo terus mengalir.
Rabu (4/2), sekitar 2500 orang Relawan Pendukung Joko Widodo dari elemen Pos Relawan Rakyat (Pos Raya) menggelar aksi demonstrasi mendukung pemerintahan Jokowi hingga 5 tahun ke depan.
Ketua Pos Raya, Ferdinandus Semaun menyerukan kepada seluruh elemen relawan untuk bersatu padu mengawal seluruh agenda Nawacita pemerintahan ini agar seluruh programnya benar-benar pro rakyat.
“Jangan ganggu presiden rakyat. Biarkan presiden bekerja untuk rakyat. Kami percaya, seluruh elemen relawan masih bersama mengawal dan menemani pemerintahan Jokowi. Tak akan kami biarkan presiden sendirian. Rakyat bersama presiden hingga 5 tahun kedepan,” tegas Ferdi saat berorasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).
Dia mencium adanya agenda tersembunyi (hidden agenda) dari sekelompok orang untuk menggangu pemerintahan ini.
Kelompok ini berkepentingan agar semua agenda pemerintah berantankan dan gagal dijalankan.
Sehingga mereka memiliki alasan secara politik mendelegetimasi pemerintahan Jokowi.
Sinyalemen tentang adanya hidden agenda ini terlihat jelas dalam kasus Budi Gunawan (BG) dan penangkapan Bambang Widjajanto (BW).
Konflik personal ini sengaja dibuat tegang dan menyeramkan.
Bahkan, kondisi yang dihadapi oleh Presiden Jokowi sengaja diciptakan oleh sebuah kekuatan besar.
Kelompok ini merekaya situasi sedemikian rupa sehingga presiden dihadapkan pada dilema antara mengangkat atau tidak BG sebagai Kapolri.
“Mereka yang ikut bermain mengeluarkan berbagai statement yang saling bertentangan, dua-duanya pahit, mengangkat BG disebut tidak kredibel secara hukum, tidak mengangkatpun diancam oleh DPR akan dimakzulkan,” tegasnya.
Kondisi dibuat sedemikian rupa seolah-olah menunjukkan kepada para pendukung presiden, bahwa presiden merupakan orang yang lemah, yang tidak mampu mengambil keputusan dengan tegas.
“Si dalang berharap agar rakyat hilang kepercayaan kepada presiden dan berpikir Presiden Jokowi memang pantas untuk dijatuhkan,” ujarnya
Padahal masalah yang menimpa Komjen. Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto adalah murni masalah hukum,bukan masalah kelembagaan.
Oleh karena itu, semua pihak harus menahan diri dan jangan memperluas masalahnya menjadi konflik kelembagaan antara KPK dan Polri.
“Kita harus menghargai hak Bambang Widjajanto dan Budi Gunawan sebagai subyek hukum untuk membela diri dalam sebuah proses peradilan yang benar tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” tuturnya.
Untuk itu, Ferdi mendesak semua elit politik untuk tidak memaksakan hasrat politiknya yang tidak patut dengan cara-cara yang tidak patut demi kepentingaan pribadi ataupun kelompok.
Perkembangan kasus KPK dan Polri saat ini telah ditunggangi oleh banyak kepentingan yang dapat menyebabkan kondisi bangsa terganggu sehingga agenda pembangunan terhambat.
“Kami menyerukan kepada pemerintahan Jokoei dan seluruh rakyat Indonesia tetap fokus memprioritaskan pembangunan bangsa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan cita-cita Nawacita Jokowi,” imbuhnya.
Ferdi mengaku, kepercayaan publik terhadap Jokowi hingga saat ini masih tinggi.
Hal ini terlihat dari banyaknya apresiasi publiknya terkait kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat.
Karena itu, dia mendorong Jokowi konsisten menguatkan program yang menyentuh kebutuhan rakyat.
“Sekali lagi, kami dari Pos Raya selaku relawan Pendukung Jokowi dengan ini menyatakan kesetiaannya untuk tetap percaya dan mendukung kepemimpinan Jokowi dengan kebijakannya yang sesuai Nawacita Jokowi. Kami siap mewakafkan diri mengawal kebijakan Jokowi merupakan jawaban tegas kami atas upaya pembangunan opini publik menyesatkan seolah-olah Jokowi telah ditinggalkan oleh relawan pendukungnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia meminta agar semua elit politik menahan syawat politiknya.
Sebab rakyat akan marah jika presiden Jokowi diganggu oleh kepentingan pragmatis segelintir elit.
“Untuk itu jangan ganggu presiden. Beri kesempatan Presiden bertindak sesuai aspirasi dan suara rakyat. Kami mendukung sikap Presiden Jokowi yang hanya taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” ucapnya.
