Positioning Ganjar Mahfud,  GMW

Saturday 16 Dec 2023, 10 : 24 pm
Praktisi Hukum, Gabriel Mahal

Oleh: Gabriel Mahal

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku bingung.

Katanya, Pak Anies Perubahan, Pak Prabowo Melanjutkan. “Kalau Pak Ganjar saya bingung” katanya menanggapi debat Capres beberapa waktu lalu (Kompas.com, 16/12/2023).

Respons Capres Ganjar Pranowo atas kebingungan Kaesang, singkat.

Politisi jangan bingungan, perlu waktu belajar.

Bingungnya Ketum PSI Kaesang Pangerap bisa dimaklumi.

Malum, anak Jokowi ini baru terjun ke dunia politik.

Baru dua hari jadi anggota PSI, langsung melompat tinggi jadi Ketua Umum Partai itu.

Tanpa ada proses kaderisasi, proses belajar, proses perjalanan karier politik sebagai lazim dan normalnya bagi para politisi dalam suatu partai politik.

Karena itu pas juga ketika Capres Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa dia perlu waktu belajar.

Pandangan Prabowo Gibran dalam positioning sebagai ‘Melanjutkan’ agenda-agenda kebijakan Presiden Jokowi  berhadapan dengan Amin dalam positioning ‘Perubahan’ adalah pandangan yang memosisikan keduanya dalam dua titik ekstrim.

Positioning seperti ini memang jelas, clear. Tetapi ada bahayanya.

Dengan positioning ‘Keberlanjutan’ dari Prabowo Gibran seakan-akan menarasikan bahwa semua agenda kebijakan Presiden Jokowi baik adanya, sudah perfek, dan tak ada cacat atau kekurangan.

Karena itu dilanjutkan dan dijaga keberlanjutannya oleh Capres Prabowo jika terpilih menjadi Presiden.

Sebaliknya, dengan positioning Perubahan dari Amin seakan-akan menarasikan bahwa semua agenda kebijakan Presiden Jokowi tidak ada yang baik bagi rakyat, bangsa dan negara.

Karena itu harus dilakukan perubahan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini kita pernah mengalami hal-hal ekstrim seperti ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pembangunan Infrastruktur Mengacu Prinsip Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

JAKARTA-Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Joko

RUU Tax Amnesty Diyakini Bisa Ungkap Jumlah Wajib Pajak

JAKARTA-DPR menegaskan pembahasan RUU Tax Amnesty berbeda dengan kebijakan Sunset