Oleh karenanya, Puan mendorong perempuan untuk lebih banyak dilibatkan dalam kancah politik yang akan memberi sumbangsih apabila menjadi pemangku kebijakan.
“Perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan. Banyak keputusan penting yang diambil perempuan berhasil melakukan perubahan,” sebutnya.
“Dan keterwakilan perempuan di bidang politik, termasuk parlemen, adalah amanat konstitusi kita. Perjuangan perempuan di politik tidak mudah karena lawannya mayoritas adalah laki-laki. Jangan semakin dipersulit dengan aturan yang tidak pro terhadap perempuan,” tambah Puan.
Mantan Menko PMK ini mengingatkan, salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah membatasi hak asasi, termasuk dalam berpolitik.
Padahal, kata Puan, pemberdayaan perempuan adalah salah satu target pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global.
“Kesetaraan gender dan prioritas terhadap hak perempuan sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, serta keamanan dan perdamaian suatu negara,” tegas cucu Bung Karno itu.
Puan pun berharap KPU sebagai penyelenggara Pemilu kembali mempertimbangkan aturan terkait keterwakilan perempuan di parlemen.
“Perempuan memegang peranan penting terhadap maju tidaknya sebuah peradaban. Salah satunya bisa dilakukan dalam posisinya sebagai anggota parlemen yang merupakan perwakilan dari rakyat,” tutup Puan.
