Forum of Women Parliamentarians dihadiri oleh 145 delegasi parlemen berbagai negara. Ada 55 ketua parlemen yang turut menjadi peserta konferensi dari 180 negara anggota IPU.
Pada forum ini, Puan menyoroti mengenai perkembangan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di mana seiring dengan kemajuan teknologi digital, perempuan dan anak perempuan mungkin tertinggal dalam bidang tersebut.
“Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) tidak hanya memberikan peluang besar bagi kemajuan manusia tetapi juga membawa tantangan yang sangat besar. Dalam hal ini, saya percaya bahwa AI harus diatur secara komprehensif,” kata Puan saat berbicara di forum.
Puan menyatakan, perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok yang paling terkena dampak dan paling rentan selama konflik dan perang meskipun ada upaya global untuk pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.
Hal ini seperti terlihat di Gaza dan Ukraina.
Sebanyak 67 persen dari korban konflik yang terjadi di Gaza baru-baru ini diketahui merupakan perempuan dan anak-anak.
Mereka diserang secara brutal, dibunuh, dan menjadi sasaran pasukan Israel.
“Ini merupakan peringatan yang menyakitkan bagi komunitas global untuk berinvestasi lebih banyak pada agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan,” terang Puan.
Mantan Menko PMK ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam isu AI karena perempuan merupakan setengah dari populasi dunia.
Menurut Puan, perempuan merupakan bagian integral dari solusi dan agen perdamaian yang efektif.
“Untuk mengatasi masalah ini, kita sebagai pemimpin perempuan harus mengambil tindakan nyata. Kita harus mendorong kepemimpinan perempuan dalam proses perdamaian. Demikian pula, kita juga harus memastikan bahwa perempuan terlibat aktif dalam pengembangan AI,” paparnya
Dengan melakukan hal itu, Puan menilai perempuan akan memahami dampak kecerdaan buatan, termasuk senjata otonom bagi diri mereka sendiri.
Ia juga memastikan komitmen DPR RI untuk terus berperan aktif, tidak hanya dalam menyuarakan kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga dalam merespon berbagai tantangan global bersama IPU.
“Sebagai parlemen, adalah tugas kita untuk memastikan bahwa perempuan ikut serta dalam perundingan perdamaian,” tutup Puan.
