Oleh: H. Adlan Daie
Dua nama tokoh politik dalam judul di atas selama ini dibrandring dan disosialisasikan massif oleh masing masing struktural partai nya dalam posisi sebagai calon presiden pada pilpres 2024.
Sebuah ikhtiar politik yang “reasonable” dan wajar oleh karena keduanya pemegang “veto player” di internal partainya.
Jauh lebih “sehat” dibanding bakal calon capres partai non parlemen, apalagi non partai dan “wara wiri” ormas.
Dalam “realisme” politik paket Puan dan Gus Muhaimin adalah salah satu opsi “paling mungkin” dalam simulasi peta pilpres 2024.
Argumentnya simpel.
Meskipun PDI Perjuangan satu satunya partai bisa mengusung Puan dan pasangannya tanpa syarat koalisi tapi problematis pada level keragaman varian pemilih di Indonesia.
Di sisi lain pencapresan.
Gus Muhaimin dihadapkan jalan politik tidak sederhana, yakni syarat koalisi partai untuk memenuhi ambang batas pencalonan.
Paket simulasi pasangan Puan dan Gus Muhaimin di atas lebih dari sedekar memenuhi aspek yuridis menurut UUD 1945 (Amandemen 2001) pasal 6 A (ayat1 dan ayat 2) bahwa pilpres diikuti “pasangan” calon dan diusung partai politik atau gabungan partai politik dengan ambang batas minimal menurut UU no 17 tahun 2017 pasal.222 sebesar 20% kursi DPRRI.
Komposisi Puan dan Gus Muhaimin adalah komposisi proporsional berdasarkan jumlah kursi DPR RI, representatif secara politik, kompeten dan berpotensi menang karena beberapa hal:
Pertama, pasangan Puan dan Gus Muhaimin adalah pasangan “generasi politik” dengan kompetensi dan pengalaman politik memadai dan “komplit”.
Keduanya pernah memegang portofolio jabatan menteri dan kini sama sama di jajaran pimpinan DPR RI.
Dari sisi politik mereka mewakili representasi rumpun pemilin terbesar di Indonesia, yakni rumpun pemilih nasionalis dan “religius nasionalis”.
Keduanya secara komplementer jangkar dari politik kebangsaan.
Penjaga terdepan ideologi pancasila dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kedua, selama ini selalu “dijejalkan” data survey baik Puan maupun Gus Muhaimin di posisi capres yang tidak “menjual” dibanding figur figur politik lain.
Survey secara individual (tidak berpasangan) seperti ini tidak memadai untuk preferensi membaca peta pilpres 2024 bahkan “agak menipu” dalam arti dilepaskan dari konstruksi yuridisnya.
Naik turun dan “up and down” elektoral dalam kerangka yuridis kontestasi pilpres variabelnya tidak dapat dilepaskan dari konteks simulasi pasangan dan kekuatan spirit konsolidasi koalisi dan “warna” partai pengusungnya di akar rumout.
Konstruksi analisis dalam konteks paket pasangan Puan dan Gus Muhaimin di atas selain berpotensi menang – juga hendak menjelaskan perspektif sejumlah pengamat yang menempatkan ruang politik Gus Muhaimin makin “sempit” pasca terbentuknya bangunan “Koalisi Indonesia Bersatu” (Golkar, PAN, PPP) dalam perspektif penulis justru keliru.
PKB dan Gus Muhaimin bahkan makin tinggi posisi politiknya.
Di sisi lain tentu agak “naif” Puan representasi partai terbesar di DPR RI hanya diletakkan oleh framing para pengamat politik di posisi “wakil” dari Prabowo.
Penulis tentu memahami bahwa konstruksi paket pasangan di atas hanyalah salah satu opsi dalam perspektif peta pilpres 2024.
Setidaknya dalam konteks Gus Muhaimin berlaku diktum “ushul fiqih” pesantren “ma la yudrok kulluhu, la yutruk kulluh”, – jika posisi ideal capres tidak tercapai, tentu posisi cawapres harga yang lebih dari sekedar pantas bagi Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB, pemilik 10% kursi DPRRI dari ambang batas syarat pencapresan.
Tabik !!!
Wassalam
Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Keagamaan dan Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat
